Berita Kabupaten Ende

Pengurus Yayasan Wini Unggul Digugat di PN Bajawa

pihaknya melaporkan kasus perdata ini sebagai bagian dari perlu adanya kepastian hukum terhadap persoalan Yayasan yang mengelola pendidikan STKIP Nusa

Pengurus Yayasan Wini Unggul Digugat di PN Bajawa
dokumen
TANDA TANGAN-¬†Penandatanganan surat kuasa oleh pemberi kuasa , Arnold Wea, kepada kuasa hukum. 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE--- Lima orang Pengurus Yayasan Pendidikan Wini Unggul (Sandinung) Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT, yang menaungi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nusa Bunga Floresa yang ada di Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT masing-masing atas nama, Yovita Kamrah, Oskarianus Meta, Petrus Wada, Frans Lara Djawa, dan Felisianus Dedhi digugat oleh tiga orang pengecara yang tergabung didalam Orinboa Law Office, masing-masing Marianus Gaharpung, Kasimirus Bara Bheri, dan Victor Nekur.

Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa,Kamis (14/12/2018) berdasarkan surat kuasa khusus atas nama Arnoldus Ju Wea, warga Desa Olaia, Kecamatan Aesesa,Kabupaten Nagekeo.

Dua orang pengacara, masing-masing, Casimirus Bhara Bheri dan Victor Nekur mengatakan hal itu dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (15/12/2018) di Aula Hotel Satar Meze, Jalan El Tari, Kota Ende.

Pemda TTS Anggaran Kenaikan Gaji ASN 5% Dalam APBD 2019

Pintu Truk Rusak Uang Rp 7,1 Miliar Tumpah!  Rp 4,2 Miliar Raib

Victor Nekur dan Casimirus Bhara Bheri mengatakan bahwa pihaknya mendaftarkan gugatan dengan perihal gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dengan nomor laporan gugatan 21/PDT/G/2018 tertanggal 14 Desember 2018.

Dikatakan laporan kepada lima orang tersebut terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 dan Perubahannya UU No 28 Tahun 2004 serta pelanggaran terhadap statuta Pasal 31 Ayat 5-6 Yayasan Pendidikan Wini Unggul (Sandinung).

Victor dan Casimirius mengatakan pihaknya melaporkan kasus perdata ini sebagai bagian dari perlu adanya kepastian hukum terhadap persoalan Yayasan yang mengelola pendidikan STKIP Nusa Bunga Floresa Nagekeo.

Menurut Victor mekanisme pemberhentian Arnoldus Ju Wea sebagai pengawas Yayasan Sandinung serta pencopotan Ketua STKIP Nusa Bunga Floresa, Profesor Mans Mandaru, adalah perbuatan melanggar hukum.

Dijelaskan pemberhentian Ketua STKIP Nusa Bunga Floresa, Profesor Mans Mandaru, merupakan pelanggaran terhadap pasal 31 statuta yayasan dimana pada poin 5 tertulis bahwa ketua dan pembantu ketua yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dan ke-6 untuk kemaslahatan STKIP Nusa Bunga Floresa dengan persetujuan senat dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan pimpinan STKIP.

“Hal yang menjadi masalah adalah sudah dua kali dimediasi oleh Pemda Nagekeo dan juga DPRD tatapi lima orang tergugat tidak juga datang. Pada prinsipnya kesempatan untuk mediasi masih terbuka walaupun proses hukum sedang karena bagaimanapun kita harus memperhatikan keberadaan lembaga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Nagekeo,”kata Victor.

Victor mengatakan, klienya sudah berupaya memberikan yang terbaik bagi perkembangan STKIP Nusa Bunga Floresa bahkan hingga dilakukan wisuda perdana, namun dengan adanya persoalan ini menimpa yayasan tentu berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan STKIP Nusa Bunga Floresa.

Menurut Victor kliennya juga yang menghibahkan tanah untuk pelaksanaan pembangunan kampus namun demikian ketika kampus sudah berjalan entah alasan apa klienya justru didepak.

Pengacara Marianus Gaharpung yang dihubungi melalui HP membenarkan bahwa pihaknya bersama dengan dua orang pengecara, Victor Nekur dan Casimirus Bhara Bheri melaporkan kasus tersebut ke pengadilan karena tidak di temukannya adanya jalan keluar termasuk proses mediasi yang mengalami kebuntuan.

Dikatakan pihaknya sepakat saat ini adalah mediasi merupakan jalan keluar terbaik demi penyelenggaran pendidikan tinggi di Kabupaten Nagekeo. “Tentu sangatlah disayangkan bahwa kalau kasus tersebut dibawa hingga ke proses hukum selanjutnya karena bagaimanapun tentu akan berpengaruh pada proses pendidikan tinggi di kampus tersebut,”kata Marianus.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan adanya etikad baik dari para tergugat untuk bermediasi karena memang ada kesempatan untuk itu sebelum kasus tersebut dibawa ke ranah hukum hukum lebih lanjut. (*

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved