Berita Pilres 2019
Dukung Jokowi-Ma'aruf, PAN Resmi Copot Ketua DPW Kalsel Muhidin
Gara-gara melakukan pembelotan terhadap keputusan partai atas pemilihan presiden 2019, Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin dicopot dari jabatannya.
Gara-gara melakukan pembelotan terhadap keputusan partai atas pemilihan presiden 2019, Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin dicopot dari jabatannya. Sebelumnya Muhidin menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
POS-KUPANG.COM - Meski sempat terjadi perdebatan di di internal, Partai Amanat Nasional ( PAN) akhirnya secara resmi mengumumkan pencopotan Muhidin dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kalimantan Selatan.
Pencopotan ini dilakukan karena Muhidin membelot mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Padahal, sejak awal PAN mengusung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"DPP telah melakukan tindakan tegas dengan memberhentikan Ketua DPW Kalsel," kata Sekretaris Jenderal Pan Eddy Soeparno dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/12/2018).
Menurut Eddy, DPP telah menghimpun masukan dari Ketua dan pengurus DPW Kalsel, tentang alasan dan latar belakang deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf beberapa hari lalu.
• Sempat Terjadi Perdebatan, PAN Umumkan Pencopotan Muhidin
• Jika Gagal di Pilpres 2019, Prabowo Pilih Pensiun dan Kembali Berkuda
Ia menegaskan, DPP PAN tak bisa mentolerir alasan yang disampaikan sehingga harus melakukan perombakan dalam struktur kepengurusan DPW Kalsel.
“Hari ini kami akan mengumumkan perombakan tersebut. Semua itu kami lakukan untuk menjaga dan menegakkan marwah partai," ujar Eddy
Eddy kembali menegaskan DPP PAN berkomitmen menjalankan hasil Rakernas 2018 secara utuh dan konsekwen dan menginstruksikan segenap pengurus dan kader agar tunduk dan patuh pada keputusan tersebut.
Dalam Rakernas yang berlangsung Agustus di Jakarta, PAN sepakat untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi.
“Kami akan berjuang all out untuk memenangkan pemilu legislatif dan paslon Prabowo Sandi di pilpres 2019. Karena itu soliditas partai harus terjaga,” kata dia.
Saat dihubungi kompas.com, Rabu sore kemarin, Muhidin mengaku belum menerima surat atau pemberitahuan pencopotan dari DPP PAN.
"Sampai hari ini belum ada surat atau pemberitahuan lisan," kata Muhidin kepada Kompas.com, Rabu (12/12/2018).
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin.
• 36 Anggota Panwascam dan 169 PPL di Mabar Belum Terima Gaji Sejak Juli 2018
Muhidin mengatakan, ia baru akan bertemu dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno di Banjarmasin pada Kamis hari ini.
Muhidin sendiri berharap DPP PAN bisa memaklumi sikapnya yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengaku sikap yang bertentangan dengan partai itu sengaja dilakukan karena sesuai dengan mayoritas masyarakat Kalsel.
Ia khawatir PAN justru akan ditinggal oleh masyarakat setempat jika mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Jadi saya minta maklumi saja kepada DPP, kan saat ini saya diangkat ketua DPW untuk besarkan PAN," kata dia.
Sebelumnya, elite DPP PAN menyampaikan pernyataan yang berbeda soal nasib Muhidin. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menyebut bahwa Muhidin akan dicopot dari posisi Ketua DPW.
"Akan kita tunjuk kader lain sebagai pelaksana tugas," kata Hanafi.
Waketum: Kalau PAN Ingin besar di Kalsel, Keputusan Dukung Jokowi Harus Diambil
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional ( PAN) Bara Hasibuan menuturkan bahwa dirinya menghormati keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan Muhidin yang menyatakan dukungan ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Saya sendiri menaruh respek yang besar terhadap Pak Muhidin atas keberaniannya untuk mengambil keputusan tersebut itu membutuhkan keberanian," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Bara meyakini keputusan Muhidin tersebut didasarkan pada kepentingan partai.
Pasalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memberikan tanggung jawab kepada Muhidin untuk membesarkan PAN di Kalimantan Selatan.
Sementara, menurut Bara, mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan mendukung Jokowi.
"Saya pikir keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu juga bagian dari pemahaman beliau bahwa kalau PAN memang ingin besar di Kalsel memang keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu harus diambil," kata Bara.
"Karena berdasarkan realita bahwa memang Pak Jokowi di Kalsel masih kuat dan itu memang pertimbangan rasional untuk kepentingan yang lebih besar," tuturnya.
Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018).
Surat deklarasi dukungan juga sudah diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Kalimantan Selatan.
"Benar. Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," kata Muhidin saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu malam.
Menurut Muhidin, ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya adalah karena mereka tak berani berbeda suara dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu.
Menurut dia, mayoritas masyarakat Kalsel mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.
25 Kader Belot
Sebanyak 25 kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan diri untuk mendukung Joko Widodo -Amir M'aruf dalam pilpres 2019 mendatang.
Dukungan itu disampaikan mereka di restoran Rumah Bari Palembang, Sumatera Selatan ( Sumsel), Rabu (12/12/2018).
Bahkan spanduk berukuran 5x2 meter juga terlihat dipasang dan bertuliskan "Kader dan Simpatisan DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Selatan mendukung Ir H Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024".

Dikatakan Sholahudin, salah satu yang mengaku sebagai kader PAN DPW Sumsel menjelaskan, deklarasi itu mereka sampaikan karena merasakan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan Jokowi selama menjadi PResiden.
Menurutnya, meskipun hanya 25 kader yang hadir dalam deklarasi itu, banyak kader partai PAN yang lain juga ingin mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Tapi mereka gak berani mengungkapkan ke publik karena masuk dalam lingkaran partai. Kami semua kader sudah menikmati jalan tol, LRT, Jembatan Musi 4 dan sebagainya. Kami memberi dukungan untuk Jokowi berkesempatan maju dan memimpin untuk 2 periode. Kami baik kader dan simpatisan se-Sumsel mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin nomor urut satu," kata Shohaludin.
Sholahudin pun mengaku tak takut jika nantinya akan dikenakan sanksi oleh pengurus partai. Lantaran PAN sebelumnya telah memberikan dukungan penuh kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kami disanksi tidak masalah. Harus berani, tidak bisa harus diam. Kader punya hak suara. Pembangunan di masa Presiden Jokowi sudah terlihat loh, tol Palindra contohnya sudah bisa dilalui. Kami harap ada perubahan di kubu PAN," ujar Sholahudin.
Hal yang sama diutarakan oleh Sumardi yang juga Kader PAN Sumsel. Ia mengklaim, jika banyak kader PAN yang mengikuti jejak mereka mendukung Jokowi-Ma'ruf. Akan tetapi aksi itu belum terakomodir.
"Harapan kita buat terobosan. Teman-teman kader lainnya menunggu momen-momen seperti ini, hanya saja belum buka suara. Saya harap pengurus berjiwa besar dan berpikir dua kali mendukung calon di pilpres ini. Mereka belum berani mengeluarkan pendapat," ujar dia.
PAN komitmen mendukung Prabowo-Sandi
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Sumsel, Aswari Rivai menjelaskan, jika sebelumnya partai PAN telah berkomitmen untuk mendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.
"Dari dulu Gerindra, PKS, PAN adalah salah satu yang sudah bersinergi selama ini dari pucuk pimpinan sampai ke bawah. Tapi ada yang mungkin berseberangan, tapi itu hak mereka. Tidak bisa mengatakan kader PAN secara keseluruhan. Saya rasa kader PAN di Sumsel sangat solid dukung Prabowo-Sandi," ujar Aswari.
Diungkapkan ketua DPD Gerindra Sumsel ini, pada masa kampanye banyak pihak yang mencari perhatian. Ia pun menyerahkan permasalahan ini langsung ke internal PAN.
"Itu silakan PAN internal saja, kita tidak bisa campuri," ujar dia. (*)
Artikel ini merupakan kompilasi dari sejumlah artikel yang telah tayang di kompas.com