Berita Kabupaten Nagekeo

Ini Kebijakan Pemda dalam Penanggulangan Bencana di Nagekeo

Kepala BPBD sebagai pembantu bupati melakukan tugas koordinasi, komando dan melaksanakan kebijakan bencana atau tanggap darurat bencana

Ini Kebijakan Pemda dalam Penanggulangan Bencana di Nagekeo
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Suasana saat kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana di Aula BPBD Nagekeo, Jumat (7/12/2018). 

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, Bernabas Lambar, menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bupati Nagekeo nomor 25 tahun 2011 tanggal 8 November 2018, Kepala BPBD sebagai pembantu bupati melakukan tugas koordinasi, komando dan melaksanakan kebijakan bencana atau tanggap darurat bencana dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai ketententuan dan prosedure yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana.

Lambar menjelaskan, sehubungan dengan arahan kebijakan diatas maka kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana adalah, pertama melakukan sosialisasi tentang potensi bencana, kedua melindungi masyarakat, ketiga mengalokasi dana terutama APBD bagi korban bencana, keempat membantu korban bencana, kelima memfasilitasi terbentuknya desa tangguh bencana, keenam kerjasama dengan lembaga non pemerintah untuk pengurangan resiko bencana dan ketujuh melakukan koordinasi dengan BNPB untuk biaya pasca bencana.

Saat Peresmian Dermaga, Menteri BUMN Berkomitmen Bantu Modal Untuk Para Nelayan di Pasir Panjang

Chat Lab Mencegah Kematian dan Hospitalisasi Pasien Jantung

Siswa SMAN Talibura Ditikam Tukang Ojek

"Tindak lanjut dari arah kebijakan diatas, sudah sesuai amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007 pasal 4, yakni memberikan perlindungan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh, memberikam perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta serta mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan," ungkap Lambar, saat membawakan materi tentang Kebijakan Pemda (BPBD) dalam Usaha Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nagekeo di Aula BPBD Nagekeo, Jumat (7/12/2018).

Sosialiasi itu melibatkan 10 orang kepala desa dan 10 ketua pengurus desa tangguh yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Nagekeo.

Lambar menjelaskan penguatan kapasitas bagi kades dan pengurus desa tangguh sangat penting karena semua akan berdasarkan aturan atau regulasi yang ada terkait urusan laporan tentang penanggulangan bencana.

"Kegiatan ini bagian dari pendidikan menggunakan penganggaran. Nanti saat pelaksanaan itu tidak menyalahi aturan. Sehingga tidak ada istilah tabrak aturan. Wajib ikut aturan yang ada. Pengawasan sekarang mulai dilakukan. Kami undang kepala Desa 10 orang dan ketua pengurus desa tangguh 10 orang. Itu semua dari tujuh kecamatan," ujar Lambar.

Sementara itu, ketua panitia kegiatan, Marianus U.Dhaki Dae, S.Pt, kepada POS KUPANG.COM, menjelaskan, latar belakang kegiatan ini adalah regulasi atau perundang-undangan tentang penanggulangan bencana alam harus diketahui oleh masyarakat.

Regulasi untuk menjalankan urusan penanggulangan bencana tetap menjadi acuan utama karena membutuhkan pengerahan begitu banyak sumber daya yang harus dapat dipertanggungjawabkan, agar kecepatan, ketepatan dan ketuntasan penanggulangan bencana dapat tercapai.

Ia menyebutkan yang mengikuti kegiatan adalah 10 orang kepala desa dan 10 orang ketua Desa tangguh yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Nagekeo.

Di TTU, Keluarga Mulai Bangun Tenda Mempersiapkan Penjemputan Korban KKB Papua

BREAKING NEWS: Kadis PU Kabupaten TTS dan Anggota DPRD NTT Tersangka Kasus Korupsi Embung Mnela Lete

"Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam hal ini BPBD memandang perlu untuk melakukan sosialisasi perundang-undangan ini dengan harapan bahwa masyarakat maupun dunia usaha dapat memahami sistem dan alur penanggulangan bencana sehingga marwah tujuan utama sebagaimana diamanatkan dalam falsafah dasar penanggulangan bencana dapat tercapai yaitu, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana," ujar Marianus.

Ia menjelaskan tujuan sosialisasi ini adalah memberikan arah dan petunjuk kepada para pelaku urusan penanggulangan bencana tentang sistem dan alur penanggulangan bencana sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu tujuannya adalah memberikan arah sistem penanggulangan bencana di desa dan kelurahan sesuai dengan potensi atau kelurahan.

"Sasarannya adalah terbangunnya sistem penanggulangan bencana yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan. Dengan sosialisasi Peraturan Undang-undangan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan catatan-catatan mendasar dalam pola penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah khususnya di desa dan kelurahan," ungkap Marianus. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved