Berita Kota Kupang

Soal Kebijakan Melegalkan Miras, Polda NTT Dukung Gubernur Viktor

Polda NTT mendukung sikap dan kebijakan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk mengatur peredaran minuman keras produksi lokal NTT

Soal Kebijakan Melegalkan Miras, Polda NTT Dukung Gubernur Viktor
Pos Kupang/Eflin Rote
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Jules Abraham Abast SIK 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Terkait sikap dan kebijakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat yang akan melegalkan minuman keras produksi lokal NTT, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur menyatakan mendukung penuh kebijakan tersebut.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast ketika dihubungi POS-KUPANG.COM pada Jumad (30/11/2018) malam menyatakan, pihak Kepolisian Daerah NTT mendukung rencana dan kebijakan Gubernur itu.

"Pada prinsipnya, Polda NTT mendukung sikap dan kebijakan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk mengatur peredaran minuman keras produksi lokal NTT dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Jules.

Camat Sambi Rampas Sudah Lapor Bencana Jembatan Wae Wera Kepada Bupati Matim

Soal Miras - DPRD NTT Berharap Ada Kajian Dari Pemerintah

Dapat Penghargaan ke-7, Syahrini Menang Lagi Sebagai Penyanyi Paling Ngetop Tahun 2018

Dukungan ini diberikan, lanjut Jules, karena rencana dan kebijakan Gubernur NTT ini dinilai dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat sekaligus dapat mengurangi dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

"Kebijakan ini bukan untuk membiarkan peredaran miras lokal secara tidak terkontrol, terapi lebih kepada mengelolah dan mengolah miras sehingga dapat dibuat berstandar sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan secara klinis," tambah mantan Kapolres Manggarai Barat ini.

Miras lokal juga akan diatur pemasarannya secara baik sehingga peredarannya tidak "asal jual" di pinggir-pinggir jalan.

"Jadi miras lokal ini akan diolah secara profesional dan dipasarkan juga secara profesional, misalnya diatur kadar alkoholnya, diatur tempat jualnya serta ijin dan sebagainya," tambahnya.

Selama ini, lanjut Jules, miras lokal yang diproduksi tidak diatur dan diukur dengan standar-standar klinis tertentu dan dipasarkan secara luas oleh masyarakat dalam kemasan yang tidak dibuat profesional.

Sehingga, harapannya dengan adanya standar semacam ini, tingkat kriminalitas yang terjadi akibat konsumsi miras yang berlebihan dapat ditekan karena miras yang beredar telah diatur kadarnya oleh badan yang berkompeten. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved