Berita Kabupaten TTS Terkini

Diduga Banyak Program Siluman, David Lapor ke Kejari TTS

Anggota DPRD TTS, David Boimau mengaku berang dengan ulah oknum-oknum di Badan Anggaran DPRD TTS

Diduga Banyak Program Siluman, David Lapor ke Kejari TTS
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Ketua Komisi III DPRD TTS, David Boimau 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Anggota DPRD TTS, David Boimau mengaku berang dengan ulah oknum-oknum di Badan Anggaran DPRD TTS yang memasukan program "siluman" dalam APBD 2019 yang saat ini sedang dibahas.

Menurut David, banyak program yang ditetapkan oleh banggar, tanpa mekanisme perencanaan dan pembahasan di tingkat komisi, tetapi secara ajaib diakomudir Badan Anggaran.

Karena merasa penetapan anggaran sudah tidak sesuai mekanisme yang seharusnya, David langsung berinsiatif melaporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri TTS.

Baca: Toko Anugerah Timor Jaya Pertama Maumere Kasih Syarat Ini Bagi Konsumen yang Membeli Semen

David meminta, pihak kejaksaan untuk mengawal proses penetapan APBD 2019 agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Kemarin (Senin, Red) saya sudah lapor pihak Kejari TTS untuk Kawal proses penetapan APBD 2019, karena saya lihat sudah tidak benar lagi. Sudah banyak kepentingan pribadi di dalamnya sehingga proses penetapan anggaran untuk program sudah sesuai mekanismenya," ungkap David kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (27/11/2018) di ruang Komisi III DPRD TTS.

Baca: Atasi Genangan Air, Lurah Kelapa Lima Arahkan Warga Buat Sumur Resapan

Selain tidak sesuai mekanisme seharusnya lanjut David, sejumlah program yang dianggarkan melalui banggar dinilai tidak urgen dan tidak menjawab persoalan yang dialami masyarakat.

Sementara program-program yang mendasar dan mendesak untuk diperhatikan justru diabaikan oleh pihak Banggar DPRD TTS.

David menyebut, sejumlah program yang dianggarkan tanpa melalui mekanisme penetapan anggaran di antaranya, program sosialisasi pra koprasi dialokasikan anggaran Rp 840.300.000 lebih,program pelatihan kursus menjahit Rp 1, 1 miliar lebih, studibanding komisi II DPRD TTS sebesar Rp 400.000.000, pembangunan 24 ruas jalan tidak ada perencanaannya dan tidak dibahas ditingkat komisi dan Program sosialisasi kelompok sadar wisata (Posdarwis) yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 750.000. 000.

"Program siluman ini sengaja dianggarkan banggar karena mengakomudir kepentingan anggota DPRD TTS tertentu. Sehingga walaupun tabrak aturan juga tetap dipaksakan," Tuding David.

Halaman
12
Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved