DPRD NTT Pertanyakan Status Gunung Mutis, Masih Ada Perbedaan Penafsiran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM |KUPANG -- DPRD NTT mempertanyakan status Gunung Mutis yang terletak di Kabupaten TTS. Saat ini masih ada beda penafsiran soal fungsi Gunung Mutis, apakah sebagai kawasan wisata atau hutang lindung atau hutan adat.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD NTT, Ir. Yucundianus Lepa, M.Si, Minggu (25/11/2018).

Menurut Yucundianus, pihaknya melalui Fraksi PKB DPRD NTT telah menyampaikan persoalan Gunung Mutis itu kepada pemerintah, terutana soal keberadaan obyek itu.

Baca: Gunung Mutis Masuk 10 Kategori Dataran Tinggi Terpopuler di Indonesia, Tapi

"Kami Pertanyakan kepada pemerintah, apakah Gunung Mutis itu,menjadi kawasan hutan adat ataukah hutan lindung ataukah menjadi kawasan wisata," kata Yucundianus.

Dijelaskan, pariwisata di Kabupaten TTS, terutama Gunung Mutis telah menjadi salah satu obyek wisata alam di TTS.

Baca: Ternyata Status Gunung Mutis Bukan Tempat Wisata, Tapi

"Karena itu, Komisi II DPRD NTT yang bermitra dengan Dinas Pariwisata NTT merekomendasikan agar perlu ada semacam keputusan pemerintah mengenai status Gunung Mutis," katanya.

Dikatakan, gunung itu apakah akan menjadi kawasan hutan adat, hutan lindung atau kah menjasi kawasan wisata.

"Kalau nanti ada keputusan dari pemerintah, maka aktivitas pengawasan Gunung Mutis dapat dilakukan sesuai peruntukannya," ujar Yucundianus.

Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTT, Drs. Herman Banoet, M.Si meminta agar pemerintah menetapkan jalan Provinsi SoE- Kapan, Nenas- Sutual dan Kapan menuju Eban di Kabupaten TTU menjadi jalan strategis nasional.

"Alasannya, bahwa jalan-jalan ini akan memperlancar arus lalu lintas serta arus barang dan jasa. Selain itu, dapat menghubungkan obyek wisata Alam Gunung Mutis," kata Herman.

Dia mengatakan, selain menghubungkan lalu lintas ke kawasan Gunung Mutis, juga dari Gunung Mutis ke Fatu Naususu di Gunung Mollo.

"Lokasi-lokasi ini juga sebagai daerah penghasil ternak sapi, sayuran, jeruk, apel, ubi-ubian, kacang-kacangan dan produk pertanian lainnya," kata Herman.

Ia mengakui, sebagian produk-produk ini dipasok ke Kota Kupang, SoE, Kefamenanu dan Atambua. (*)