Berita Kabupaten Kupang

JPU Siap Lakukan Perlawanan Hukum atas Putusan Sela Perkara Kuimasi

akan memgambil sikap tegas memperbaiki Berkas Acara Perkara atau pun melakukan perlawanan atas amar putusan sela Majelis Hakim Tipikor Kupang, tapit

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OELAMASI---Menanggapi, putusan sela Majelis HakimTindak Pidana Korupsi Kupang, atas perkara dana Desa Kuimasi, Kabupaten Kupang, JPU menyatakan siap melakukan perlawanan atas amar putusan sela Majelis Hakim Tipikor Kupang,  setelah menerima dan mempelajari amar putusan itu terlebih dahulu.

Baca: Viktor Laiskodat Masih Singgung Sampah di Labuan Bajo dan Kota Kupang

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi, Noven Boelan, SH, usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (22/11/2018)   menjelaskan, pihaknya akan memgambil sikap tegas memperbaiki Berkas Acara Perkara  atau pun melakukan perlawanan atas amar putusan sela Majelis Hakim Tipikor Kupang, tapi tentu, setelah menerima dan mempelajari amar putusan itu terlebih dahulu.

Sebelumnya diberitakan, hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang korupsi Dana Desa Kuimasi senilai lebih dari Rp 137 juta, Martinus Boineno selaku bekas Penjabat Desa.  Dihadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kupang yang dipimpin Hakim Ketua, Prancis Sinaga, SH. MH, Hakim Anggota Gustap M.P Marpaung, SH dan Ibnu Kholik, SH, MH mengakui dirinya ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes 2016. 

Tidak hanya itu, saksi juga membenarkan dirinya bahkan ikut menandatangani beberapa  dokumen kegiatan tahun 2016 sekalipun ia tahu belum capai 100 persen pengerjaan.

Kedua Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi, Noven Bullan, SH didakwa telah melakukan perbuatan korupsi Dana Desa senilai 137 juta rupiah dari sejumlah item kegiatan Dana Desa tahun 2016 – 2017.

Sejumlah item kegiatan itu di antaranya, pekerjaan rabat beton dan pengadaan ternak kambing, pengadaan ternak babi plus pakan, pembangunan posyandu, balai serba guna dan pengadaan jamban sehat sebanyak 16 unit. Dari semua item pekerjaan ditemukan ada penyalagunaan keuangan baik pengelolaan maupun pertanggungjawaban.

Akibat perbuatan kedua terdakwa Daud Pandie dan Stefanus Maakh, banyak kegiatan dan pekerjaan fisik yang terbengkalai dan belum terselesaikan hingga sekarang.

Perbuatan kedua terdakwa Stefanus Maakh dan Daud Pandi oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Kejaksaan Negeri Oelamasi yang dipimpin Noven Bulan, SH, M.Hum didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp137 juta,

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tqhun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. (*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved