Berita Kota Kupang

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Pertanyakan Moratorium AKAD

Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah cepat bapak Gubernur dengan menandatangani Peraturan gubernur (pergub) tentang moratarium TKI

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Pertanyakan Moratorium AKAD
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mempertanyakan alasan mengapa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT memoratorium pengiriman Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Moratorium AKAD ini belum pernah dibahas bersama DPRD.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan hal ini ,Senin (19/11/2018).

Menurut Winston, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah cepat bapak Gubernur dengan menandatangani Peraturan gubernur (pergub) tentang moratarium TKI ke luar negeri dan tenaga kerja antar daerah didalam negeri.

Baca: Bupati Ini Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan ABBA GABRILLIN

Baca: Chicco Jerikho dan Putri Marino Bagi Tugas Untuk Urus Anak

Baca: Saat Istrinya Tidak Berada di Rumah, Kakek Ini Cabuli Anak Tetangga

"Sebagai Fraksi Partai demokrat kami berpendapat bahwa Pergub untuk morotarium TKI seyogyanya hanya mengatur tentang pengiriman TKI ke luar negeri saja sebagaimana penjelasan bapak Gubernur ke Publik dan penjelasan dinas teknis dalam rapat-rapat di DPRD. Belum pernah ada pembahasan sebelumnya tentang pengiriman AKAD," kata Winston.

Dijelaskan, AKAD ini belum bermasalah sangat serius seperti TKI atau PMI yang perlu langkah tegas.

"Kami sangat kuatir sikap dan keputusan yang sangat terburu -buru ini akan berdampak serius pada kehilangan kesempatan kerja bagi ribuan bahkan puluhan ribuan tenaga kerja NTT di daerah lain di dalam wilayah NKRI," katanya.

Baca: Pernah Alami Rasa Panik ? Atasi dengan 5 Cara Sederhana

Baca: Intip Yuk! Rumah Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo di Bogor. Kesannya Begini

Baca: Raphael Moeis Tak Mau Lepas dari Pelukan sang Paman. Bikin Gemas

Anggota Komisi V DPRD NTT ini mengatakan, bekerja dan mendapat kesempatan kerja adalah HAM atau hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

Argumentasi pemerintah sangat baik yakni dengan moratarium ini memastikan bahwa tenaga kerja NTT yang dikirim keluar daerah dan luar negeri nantinya adalah tenaga kerja yang trampil, ahli dan kompeten yang dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK) di NTT.

"Tetapi anehnya dalam APBD 2019 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pembenahan BLK propinsi dan BLK di 7 kabupaten dan kota se NTT yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan usulan kami melalui komisi 5 untuk pembangunan BLK Luar negeri juga tidak disetujui," ujarnya.

Baca: Bocah Perempuan Ini Ialah Pewaris Tahta Kerajaan Spanyol, Usianya Segini

Baca: Intip Yuk! Rumah Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo di Bogor. Kesannya Begini

Baca: Yuk Simak! Diduga Ini Rahasia 2 Artis. Tampangnya Ndeso Tapi Jadi Incaran Wanita

Sedangkan lanjut Winston, kapasitas terbatas BLK dinas Nakertrans NTT hanya sanggup melatih kurang lebih 500 tenaga kerja setiap tahunnya itupun alokasi APBD 2019 tersedia kurang dari 1,5 miliard rupiah.

"Sedangkan disisi lain janji untuk membuka lapangan kerja dibidang perikanan kelautan, industri garam, peternakan dan budidaya kelor masih berproses dan belum berwujud nyata saat ini," ujarnya.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved