Berita Metropolitan Terkini
4 BUMD DKI Ganti Dirut dalam Setahun Terakhir
Dalam setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah ada empat BUMD yang mengalami pergantian direktur utama (dirut).
lihat foto
Sebab, PAM Jaya selama ini dinilai tidak bisa meningkatkan jaringan perpipaan dalam jumlah yang signifikan.
"Pak Anies pesan ekspansi jaringan perpipaan. Masa 12 tahun, 60 persen terus (jangkauan jaringan pipa)? Gitulah kata Pak Anies?" ujar Priyatno.
Priyatno mengatakan, Anies tak memberikan target pasti kepada dirinya. Anies hanya meminta peningkatan layanan yang signifikan di masa pemerintahannya.
"Pak Anies enggak ngomong angka ya tapi bagaimana ini bisa berubah secara drastislah," ujar Priyanto.
Anies Baswedan mencopot Satya Heragandhi sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Satya dicopot lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa yang berlangsung pada 10 Juli lalu.
Satya digantikan oleh bekas Direktur Manajemen Aset PT Pertamina Dwi Wahyu Daryoto. Anies mengatakan Dwi Wahyu adalah sosok yang tepat memimpin BUMD Jakarta. Dwi menguasai pengelolaan aset, bidang yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jakarta.
"Kita alhamdulillah mendapatkan seorang dirut yang punya pengalaman di bidang pengelolaan aset yang baik," kata Anies.
Anies membantah bahwa pencopotan Satya terkait adanya kesalahan yang dilakukan. Ia menyebut justru karena Satya sangat fasih soal light rail transit (LRT), ia dipersiapkan untuk mengisi jabatan di perusahaan operasional LRT yang akan dibentuk DKI.
"Jadi bukan Pak Satya hilang. Enggak, justru Pak Satya yang sudah menguasai soal LRT kami ingin Pak Satya fokus di LRT Jakarta," ujar Anies.
Dirut Dharma Jaya Mundur Dirut BUMD pertama yang mengalami pergantian pada masa Anies adalah Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati.
Marina memilih mundur setelah kurang lebih tiga tahun menduduki posisi Dirut Dharma Jaya. Mundurnya Marina bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018.
Alasan Sandiaga Uno, yang saat itu menjadi Wakil Gubernur DKI, tidak memberikan PMD adalah supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
Namun Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi karena pencabutan PMD itu. Sebab, program itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya, melainkan untuk kesejahteraan warga berpenghasilan rendah. (*)
