Sekolah Swasta di NTT Harus Tingkatkan Promosi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Lembaga pendidikan swasta, terutama SMA dan SMK di NTT harus bisa meningkatkan mutu dan promosi sekolah.

Upaya ini perlu dilakukan agar menjadi daya tarik bagi orangtua untuk menyekolahkan anak- anaknya di sekolah swasta.

Permintaan ini disampaikan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT, Winston Neil Rondo, Sabtu (27/10/2018).

Winston meminta sekolah- sekolah swasta untuk meningkatkan mutu dan melakukan promosi tentang keunggulan yang dimiliki.

"Sekolah-sekolah swasta harus terus melakukan promosi-promosi, terutama keunggulan sekolah sehingga masyarakat dapat mengetahui keunggulan-keunggulan sekolah swasta," kata Winston.

Dia menjelaskan, selama ini gaji guru honor terutama honor komite yang sangat minim, maka semua guru harus dibiayai pemerintah. Salah satunya melalui alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.

"Kerja sama dengan Komisi Ombudsman dan Dinas Pendidikan NTT untuk pengawasan dan pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merugikan mutu pendidikan NTT sangat diperlukan," katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengatakan, beberapa waktu lalu,BMPS NTT menggelar gebyar SMA dan SMK Swasta se-NTT dan ada juga seminar pendidikan bertajuk Peran Sekolah Swasta Dalam Membangun Pendidikan di NTT.

Pada kesempatan itu, pihaknya mendesak pemerintah agar adil dalam alokasi sarana- prasarana dan infrastruktur.

Baca: IMAPI Kupang Adakan MPAB, Ini Temanya!

Baca: Seorang PNS Pemkot Makassar Ditemukan Tewas di Kamar Wisma Benhil

“Kita menolak keras dan melakukan advokasi terhadap penarikan guru PNS dari sekolah- sekolah swasta, dan kesra guru swasta perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah sesuai kewenangan,” ujarnya.

Dia mengatakan, BMPS NTT mendorong pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan kuota sertifikasi bagi guru di sekolah swasta sehingga diperlakukan adil dan merata, minimal 25 persen.

"Perlu ada standarisasi upah guru agar sesuai UMP dan didukung oleh Pemda. Meningkatkan alokasi politik anggaran pemda untuk memperkuat sektor pendidikan secara khusus dana yang berimbang untuk sekolah/perguruan swasta. Pendirian sekolah negeri harus pertimbangkan eksistensi sekolah swasta setempat sehingga sama-sama berkembang," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, perlu ada Perda Pendidikan yang mengatur dan mendukung sekolah swasta, dengan tujuan membangun keberpihakan yang tegas dari pemerintah terhadap sekolah swasta, dukungan bagi gerakan literasi sekaligus mencegah industrialisasi/bisnis pendidikan.(*)