Berita Kabupaten TTU

Bawaslu Minta KPUD TTU Cepat Lakukan Pengadaan Alat Peraga Kampanye

Karena APK belum dilakukan pengadaan oleh KPUD TTU, Badan Pengawas Pemilu TTU meminta KPUD TTU segera melakukan pengadaan APK karena

Bawaslu Minta KPUD TTU Cepat Lakukan Pengadaan Alat Peraga Kampanye
Pos Kupang/Teni Jenahas
Ketua Panwas TTU, Martinus Kolo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Sampai dengan saat ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum melakukan pengadaan alat peraga (APK) untuk para caleg dan calon anggota DPD RI.

Karena APK belum dilakukan pengadaan oleh KPUD TTU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten TTU meminta agar KPUD TTU segera melakukan pengadaan APK karena masa kampanye telah dimulai sebulan yang lalu.

Baca: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Siap Jalankan Amanat Rakyat

Baca: Wakil Gubernur NTT Jadi Narasumber Sarasehan Nasional Hari Tata Ruang! Ini temanya

"Terkait dengan pengadaan APK, yang belum dilakukan oleh KPU. Mekanisme pengadaanya ada di KPU. Ini tentunya menjadi kewenangan KPU. Kita tetap berkoordinasi agar teman-teman KPU cepat merespon persoalan ini," kata Ketua Bawaslu Kabupaten TTU Martinus Kolo kepada Pos Kupang diruang kerjannya, Senin (22/10/2018) pagi.

Martinus mengatakan, sampai dengan saat ini APK yang terlihat sudah dipasangan di beberapa sudut adalah APK Calon DPD dan Calon Anggota DPRD. Namun APK tersebut dipasang tersebut merupakan APK tambahan yang diadakan sendiri oleh peserta pemilu.

"Berhubungan dengan pemasangan APK sampai dengan saat ini yang kita lihat baru pasang calon perseorangan dan calon anggota DPRD. Itu yang kita lihat. Tapi itupun juga yang dipasang APK yang diadakan sendiri sebagai tambahan oleh calon peserta pemilu," ungkapnya.

Martinus menambahkan, APK untuk para caleg lain sampai dengan saat ini belum dipasang baik oleh partai politik maupun oleh para caleg itu sendiri. Hal itu karena pengadaan oleh KPU belum dilakukan.

"Sehingga pengadaan APK tambahan dari partai politik belum juga di dilakukan, sehingga sampai sekarang APK belum juga di pasang. Sementara alat peraga sosialisasi yang dirasa tidak sesuai dengan aturan itu kita tertibkan," tegasnya.

Terkait dengan APK yang sudah terlebih dahulu dipasang oleh calon anggota DPD RI, jelas Martinus, pemasangan tersebut dapat dilakukan oleh anggota DPD RI dengan ketentuan desain materi kampanye sudah disampaikan kepada KPU dan telah di sahkan oleh KPU.

"Kalau sudah diserahkan kepada KPU maka sudah bisa melakukan pengadaan tambaham APK dan itu boleh di pasang. Dan sepengetahuan kami yang sudah dipasang ini adalah APK tambahana dan materinya sudah diserahkan kepada KPU," ungkapnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi antara Bawaslu TTU dengan calon anggota DPD yang ada, jelas Martinus, desain materi kampanye sudah dimasukan kepada KPUD TTU sehingga keterlambatan pembuatan SK dilakukan oleh KPU.

"Kootdinasi kita dengan KPU kalau misalkan bahwa desainya sudah di serahkan kepada KPU maka secepatnya disahkan. Tapi sepertinya teman-teman KPU menunggu desain dari teman-teman semua desain APK yang diserahkan oleh calon anggota DPD. Mungkin menunggu untuk disahkan secara kolektif," ungkapnya.

Martinus berharap, para peserta pemilu, calon anggota DPR dan calon anggota DPD dapat menaati tahapan kampanye yang ada, sehingga hal-hal yang bisa dilakukan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan hal yang dilarang tidak boleh dilakukan. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved