Berita Kabupaten TTU Terkini

Empat Gedung di TTU Mangkrak, Lanjutan Pengerjaannya Tunggu Hasil Audit Inspektorat

Empat gedung kantor baru organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten TTU tak dikerjakan sampai selesai alias mangkrak.

Empat Gedung di TTU Mangkrak, Lanjutan Pengerjaannya Tunggu Hasil Audit Inspektorat
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan TTU yang mangkrak pada tahun 2017. Gambar diambil, Sabtu (20/10/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Sebanyak empat gedung kantor baru organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tak dikerjakan sampai selesai alias mangkrak.

Empat proyek itu yakni pembangunan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa, kantor dinas pariwisata, dan kantor dinas kesehatan.

Memanggapi beberapa proyek yang tak dikerjakan sampai selesai, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernamdes, S.Pt mengatakan, pemerintah belum bisa melakukan pembangunan lanjutan empat proyek mangkrak tersebut.

Baca: Atasi Kekurangan Air Bersih, BPBD NTT Kirim Dua Unit Mobil Tangki ke TTS

Menurut Raymundus, yang dilakukan pemerintah adalah meminta inspektorat Kabupaten TTU melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan empat gedung mangkrak tersebut.

"Yang pertama kemarin saya minta untuk diperiksa dulu. Saya tidak serta merta langsung melanjutkan tanpa hasil audit," kata Raymundus kepada wartawan, Sabtu (20/18/2018).

Baca: Dari Total DPT 248, Hanya 164 Pemilih yang Salurkan Hak Suara di TPS 3, Desa Anin

Raymundus mengatakan, dirinya meminta Inspektorat Kabupaten TTU untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek yang mangkrak dengan tujuan untuk mengetahui penyerapan anggaran anggarannya.

"Sehingga kita menemukan data yang riil bahwa dari anggaran yang sekian ternyata oenyerapannya baru 50 persen. Tapi itu harus melalui hasil audit," jelas Raymundus.

Raymundus menambahkan, pemerintah dalam melanjutkan pembangunan empat proyek yang mangkrak tersebut, tak bisa hanya berdasarkan laporan dari OPD yang bersangkutan.

"Tidak bisa hanya berdasarkan laporan dari OPD yang bersangkutan. Saya akan menggunakan data audit dari inspektorat," tambah Raymundus.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved