Serapan APBD Ende 2025 Terendah Tingkat Nasional

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Hingga Agustus 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende baru mencapai 20,07 persen. 

Angka ini menempatkan Kabupaten Ende berada di urutan kedua dari terakhir secara Nasional atau berada satu tingkat di atas Kota Palu. 

Serapan anggaran adalah tingkat penggunaan sumber daya keuangan suatu entitas (misalnya, kementerian atau pemerintah daerah) untuk mendukung kegiatan pembangunan dalam bentuk anggaran tahunan, yang dihitung sebagai rasio antara anggaran yang telah dikeluarkan dan target yang ditetapkan. 

Penyerapan anggaran yang optimal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pelaksanaan program, sementara keterlambatan dapat menghambat realisasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memaparkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota hingga 22 Agustus 2025. 

Tercatat realisasi belanja daerah baru mencapai Rp604,33 triliun atau sekitar 43,63 persen dari pagu tahun ini.

Capaian tersebut menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 22 Agustus 2024, realisasi belanja APBD tercatat sebesar Rp736,93 triliun atau 52,16 persen dari pagu. Artinya, serapan anggaran daerah tahun ini masih lebih lambat dibanding tahun lalu. 

Sementara itu, Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda mengatakan, data tersebut merupakan data yang tercatat melalui sistem sedangkan di Kabupaten Ende sendiri banyak kegiatan yang tercatat secara manual. 

"Itukan yang tercatat dengan sistem, sementara di Ende ini lebih banyak yang secara manual, belum diinput, jadi kalau kita sudah input semua maka itu kita akan naik realisasinya," jelas Bupati Yosef saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Senin (1/9/2025) di Kantor Bupati Ende.

Baca juga: Wabup Domi Mere Dorong Masyarakat Ende Siapkan Bahan Pokok MBG

Dikatakan Bupati Yosef Badeoda, hal itu karena pada pemerintahan sebelumnya banyak kegiatan yang tidak diinput melalui sistem namun dilakukan pencatatan secara manual. 

"Karena dulu tidak by sistem jadi manual dulu karena ini kan masa transisi jadi banyak yang manual dulu nanti baru diinput, ini sedang diinput semua," tambah politisi Partai Demokrat itu. 

Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 ditanggapi berbeda oleh anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi PDI-P, Sabri Indra Dewa. 

Menurut Sabri, ada beban anggaran yang begitu besar di tahun 2025 yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

"Di dalam neraca kita itu ada kewajiban kita Rp 55 miliar lebih, terus yang namanya beban itu kurang lebih ada Rp 264 miliar sehingga konsentrasi penganggarannya misalnya untuk menyelesaikan beban, saya ambil contoh bagaimana kita menyelesaikan kewajiban yang Rp 55 miliar lebih itu, ada yang ke rumah sakit Rp 7,2 miliar, terus kemarin yang Rp 49 miliar, nah ini kelihatannya menjadi konsentrasi pemerintah terhadap beban," jelas Sabri Indra Dewa.