Berita Kabupaten TTS

Kawasan Bendungan Temef Dialihan Statusnya Dari Kawasan Hutan Menjadi Milik Masyarakat

Warga Desa Konbaki, Kecamatan Polen merasa senang dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pengalihan status lahan milik kehutanan

Kawasan Bendungan Temef Dialihan Statusnya Dari Kawasan Hutan Menjadi Milik Masyarakat
POS KUPANG/DION KOTA
Sosialisasi putusan pemerintah terkait pengalihan status lahan di kawasan pembangunan bendungan temef, dari kawasan hutan menjadi lahan milik masyarakat di Desa Konbaki 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM|SOE – Warga Desa Konbaki, Kecamatan Polen merasa senang dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pengalihan status lahan milik kehutanan menjadi milik masyarakat yang selama ini sudah mengolah lahan tersebut.

Keputusan tersebut, menjadi jawaban manis untuk masyarakat yang selama ini mempertanyakan status lahan mereka yang diklaim masuk lahan milik kehutanan.

Dengan keputusan pengalihan tersebut, maka seluruh lahan pembangunan bendungan temef merupakan lahan milik masyarakat yang akan diberikan ganti rugi sebagai dampak dari pembangunan bendungan temef.

" Kami senang jika pemerintah sudah mengalihkan status lahan ke hutan menjadi lahan milik kami. Selama ini, kamilah yang mengolah dan tinggal di atas lahan tersebut secara turun-temurun. Sehingga pengakuan dari pemerintah ini memberikan kami kepuasan. Kami siap memberikan lahan kami untuk pembangunan bendungan temef yang terpenting, ganti ruginya sepadan," ungkap Melkior Manu, Warga Konbaki saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar tim persiapan pengadaan lahan pembangunan bendungan temef, Selasa (16/10/2018) di Desa Konbaki.

Baca: Amati Dengan Cermat! 12 Ciri Ciri Pasanganmu Mulai Selingkuh ! No 8 dan 12 Pertanda Paling Jitu

Dalam sosialisasi yang dihadiri Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV, Fransiskus Saverius Wirawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) SoE, Fachrizal, Dandim 1621 TTS Letkol Cpn Rhino Charles Tuwo, Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Subgai Wilayah Nusa Tenggara II, Constanji Nait,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten TTS, Jek Benu dan puluhan masyarakat Desa Konbaki, warga juga mempertanyakan nasib kuburan keluarga, tanaman produktif dan rumah yang masuk dalam titik genangan air bendungan temef. Masyarakat mempertanyakan terkait proses ganti rugi dan besaran ganti rugi yang akan diterima.

" Bagaimana dengan kuburan keluarga kami, tanaman kami dan rumah kami yang terkena dampak pembangunan bendungan temef. Kapan kami bisa menerima ganti rugi dan berapa besarannya," tanya Kornelia Tabun.

Menggapi pertanyaan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri TTS, Fachirazil menjelaskan, berdasarkan keputusan menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2016, tentang perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan bukan kehutanan, maka masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut berhak menjadi pemilik atas lahan tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan bendungan temef, berdasarkan aturan Undang-Undang, ganti rugi tidak hanya diberikan atas tanah saja, tetapi juga untuk bangunan dan tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut. Sedangkan untuk menentukan nilai besaran ganti ruginya, nanti pemerintah akan menyerahkan hal tersebut kepada lembaga jasa penilai publik untuk menentukan berapa besar nilai ganti ruginya.

" Saya tegaskan, pemerintah pasti akan melakukan ganti rugi atas lahan, bangunan dan tanaman yang terkena dampak dari pembangunan temef. Tetapi besarannya akan ditentukan lembaga jasa penilai publik. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat bisa mendukung pemerintah dalam merampungkan salah satu program strategis nasional tersebut," pintanya.

Dalam melakukan ganti rugi lahan, lanjutnya, pemerintah tetap memperhatikan asas kemanusiaan, keadilan, manfaat, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Dalam melakukan ganti rugi, pemerintah tidak hanya memberikan dalam bentuk uang saja, tetapi bisa dalam bentuk bangunan tempat tinggal atau tanah pengganti. Hal ini bergantung dari kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

" Saya tegaskan, pembangunan bendungan temef tidak akan merugikan masyarakat. Pasti akan ada ganti rugi dari pemerintah untuk masyarakat. Soal bentuknya nanti seperti apa tergantung kesepakatan pemerintah dengan masyarakat, " jelasnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved