Tuntut Jokowi Perbaiki Situasi Ekonomi, Aktivis HMI Datangi Mapolda dan DPRD NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Puluhan aktivis mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang pada Kamis (27/9/2018) siang, mendatangi Mapolda NTT dan DPRD NTT.

Mereka datang dan menyampaikan sikap mengkritisi situasi bangsa dan negara akhir-akhir ini, terkait kebijakan impor beras yang dilaksanakaan bersamaan saat panen raya, persoalan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta tindakan represif aparat kemanan dalam kasus demonstrasi mahasiswa di Bengkulu pekan lalu.

Di depan Mapolda NTT, mahasiswa menggelar orasi dan membacakan pernyataan sikap terkait kegelisahan dan tuntutan mereka. Massa tidak dapat bertemu Kapolda NTT, Irjen Pol Drs Raja Erizman karena pada saat yang sama, Kapolda sedang melakukan video konferensi bersama para pejabat Polda NTT.

Baca: 7 Orang Calon TKI Dicekal di Bandara El Tari Kupang

Di gedung dewan, para aktivis HMI itu juga tidak dapat bertemu Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno karena sedang memimpin sidang pembahasan anggaran.

Setelah berorasi beberapa saat di depan tangga utama gedung DPRD NTT, puluhan aktivis mahasiswa itu kemudian diterima oleh Anwar Hajral (PKS), Bonefasius "Bojers" Jebarus (Demokrat), John Parera (Nasdem) serta Hamdan Batjo (Hanura).

Baca: Pelamar CPNS Masih Berdatangan di BK-Diklat Nagekeo, Ini Ungkapan Hati Mereka

Dalam dialog yang berlangsung di ruang sidang pimpinan DPRD NTT, Ketua HMI Cabang Kupang Zainudin Umar menyampaikan tuntutan mereka berkaitan dengan melemahnya nilai tukar rupiah, impor beras saat panen raya serta pembiaran tindakan represif yang dilakukan oleh polisi.

"Berkaitan dengan kondisi hari ini dimana kita menghadapi melemahnya rupiah, kita harapkan harus ada kebijakan yang diterbitkan pemerintah untuk Menormalkan situasi ini," ungkap aktivis yang disapa Zai kepada anggota dewan.

Zai juga memberikan catatan, nawacita seharusnya diimplementasikan sungguh sungguh oleh pemerintahan Jokowi, termasuk dalam hal penyediaan pangan rakyat.

"Bagaimana mungkin kita mengimpor lagi bears sedangkan kondisi saat ini kita sedang panen raya, ini harus diselesaikan," tuntutnya.

Persoalan keananan, Zai menilai ada pembiaran terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh polisi termasuk dalam kasus terbaru, kericuhan pada demonstrasi kelompok HMI di Bengkulu pekan lalu.

"Polisi mestinya nenjadi pengayom dan pelindung masyarakat, bukannya menjadi aparat yang represif," tegas Zai.

HMI Kupang menilai ada kejanggalan sehingga meminta presiden bertanggung jawab atas persoalan ini. Presiden wajib bertanggungjawab atas kebobrokan bangsa ini.

Menanggapi sikap mahasiswa, Bojers berpesan agar mahasiswa harus netral dan independen dalan memperjuangkan kepentingan bersama dan keadilan sosial.

"Mahasiswa harus netral, ia tidak boleh berdiri di antara kampret dan cebong. Buat mahasiswa, independensi itu sebuah Keharusan," katanya.

John Parera menyatakan mendukung sikap mahasiswa karena kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk meneruskan harapan dan suara rakyat kepada para pihak.

"Persoalan bangsa tidak sedikit, jadi kita wajib mendesak pemerintah untuk mengambil sikap, khusus persoalan ini (impor beras) maka pemerintah harus memperhatikan produk dalam negeri sebagai unggulan," tegas John.

Hamdan Batjo mengajak para aktivis untuk tetap kritis tetapi juga harus proporsional mengkritisi setiap keadaan dan kondisi bangsa.

Ketua Kahmi Kota Kupang ini juga mengungkapkan kepada para aktivis HMI, bahwa kondisi bangsa sedang baik-batik saja. Ia menyampaikan bahwa apa yang dikritisi merupakan sebuah keniscayaan dalam kondisi kehidupan berbangsa di tengah lingkungan internasional saat ini.

"Kalau dulu krisis itu karena ada kenaikan nilai tukar yang melonjak drastis, dari Rp 2000 menjadi Rp 15ribu. Sekarang tidak. Kenaikan nilai tukar rupiah ini karena akibat juga dari perseteruan dagang Amerika dan Cina, juga kenaikan suku bunga Bank Dunia," jelasnya.

Sementara itu, Anwar Hajral menjanjikan kepada aktivis mahasiswa HMI Kupang untuk menyertakan tuntutan mereka dalam pandangan umum fraksi mereka.

"Menjawab tuntutan dinda, kita akan masukan poin poib ini dalam pandangan fraksi di rapat paripurna besok malam," janjinya ditanggapi dengan aplaus para aktivis.

Dialog berlangsung selama lebih dari 90 menit dalam ruang sidang pimpinan DPRD NTT itu. Setelahnya, aktivis mahasiswa itu foto bersama keempat anggota dewan di depan Gedung DPRD NTT. (*)