Berita Kabupaten TTS Terkini

BREAKING NEWS: Majelis Hakim MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS di TTS

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten TTS menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di 30 TPS

BREAKING NEWS: Majelis Hakim MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS di TTS
KOMPAS.COM
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten TTS menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di 30 TPS yang dokument C1 KWK berhologram dan C1 plano berhologramnya tidak lengkap.

KPU Kabupaten TTS diberikan waktu paling lambat 30 hari setelah pembacaan putusan selah untuk menyelenggarakan PSU.

Setelah menyelenggarakan PSU, KPU dan Bawaslu Kabupaten TTS diberikan waktu paling lambat tujuh hari setelah pelaksanaan PSU untuk melaporkan hasil PSU kepada MK.

Baca: Tahbisan Mgr. Ewal Tepat di HUT Mgr. Kherubim

Putusan sela lanjutan sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHP) Pilbup TTS dibacakan secara bergantian oleh Hakim Aswanto, Enny Nurbaningsih dan hakim ketua, Anwar Usman, Rabu (26/9/2018) siang.

Hakim Anwar menjelaskan, putusan sela dengan perintah pelaksanaan PSU dilakukan setelah delapan majelis hakim melakukan rapat musyawarah bersama.

Baca: Bawaslu TTU Minta Hindari Kampanye Berbau SARA

Menimbang ketiadaan dokumen C1 KWK berhologram dan C1 plano berhologram di 30 TPS, yang merupakan dokumen otentik dan tidak bisa tergantikan oleh dokumen lainnya, maka majelis hakim memerintahkan KPU Kabupaten TTS untuk melakukan PSU di 30 TPS.

Dalam pelaksanaan PSU, majelis hakim memerintahkan KPU Provinsi NTT dan KPU RI untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan PSU di 30 TPS.

Majelis hakim juga memerintahkan Bawaslu Kabupaten TTS untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU dengan supervisi langsung dari Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu RI.

Untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar dan aman, majelis hakim MK memerintahkan aparat kepolisian Polres TTS dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan PSU.

"KPU Kabupaten TTS diberikan waktu 30 hari untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan PSU di 30 TPS yang dokumen C1 KWK berhologram dan C1 plano berholgramnya tidak lengkap. Setelah dilaksanakan PSU, tujuh hari setelah hari pelaksanaan, KPU Kabupaten TTS dan Bawaslu Kabupaten TTS wajib memasukkan laporan hasil pelaksanaan PSU, " ungkap Anwar saat membacakan putusan selah di gedung MK, Jakarta. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved