Berita Regional Terkini

Demo Tolak Tenaga Kerja Asing Ricuh, Massa Rusak Ruang Kepala Dinas

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Kendari mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara

Demo Tolak Tenaga Kerja Asing Ricuh, Massa Rusak Ruang Kepala Dinas
KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI
Sebanyak 100 mahasiswa HMI cabang Kendari menggelar demo tolak TKA di kantor Disnakertran Sulawesi Tenggara, Selasa (18/9/2018). 

POS-KUPANG.COM | KENDARI - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara, Selasa (18/9/2018).

Mereka menolak kehadiran tenaga kerja asing (TKA) dan mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tidak menutup mata dengan maraknya warga asing yang bekerja di Sultra.

Aksi yang awalnya berlangsung damai dan tertib berubah ricuh saat mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan kantor dinas.

Baca: Kalapas Mengaku Kamar Sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin Lebih Besar

Para mahasiswa meminta bertemu dengan Kepala Dinas Nakertrans Sultra, Saemu Alwi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Massa kemudian melakukan sweeping di beberapa ruangan dan tidak berhasil menemui sang kepala dinas. Karena sudah tersulut emosi dan tidak berhasil menemui kadis, para mahasiswa menghancurkan meja tamu yang ada di dalam ruangan.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa bendera organisasi dan sebuah spanduk yang bertuliskan "Turunkan Rezim Jokowi-JK dan "Tolak Tenaga Kerja Asing". "Kami melihat ada kesan pembiaran sehingga maraknya tenaga kerja asing di daerah ini. Masyarakat pribumi susahnya mencari kerja sementara TKA begitu leluasa bekerja di negeri ini. Lihat saja di Morosi," ungkap Saharuddin, koordinator aksi dalam orasinya.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja per 6 April, tenaga kerja asing yang terdaftar di Sultra berjumlah 927 pekerja. Mereka sebagian besar bekerja di sejumlah perusahaan pabrik nikel yang ada di beberapa wilayah Sultra seperti Konawe, Konawe Selatan dan Bombana.

Massa kemudian menuju ke Kantor DPRD Sultra untuk menyampaikan tuntutannya. Di DPRD Sultra, mereka diterima Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, dan menyampaikan bahwa kondisi negara saat ini sedang tidak baik.

Hal itu dibuktikan dengan terjadi banyaknya ketimpangan di masyarakat akibat kebijakan pemerintah sendiri.

"Kami menilai sebuah kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya meningkatnya utang, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, kenaikan harga BBM, sampai dengan pengurangan volume azan di masjid," katanya.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved