Berita DKI

Gubernur Anies Baswedan Kirimi KASN Guntingan Koran Sebagai Bukti Pencopotan Pejabat Tinggi

Gubernur Anies Baswedan Pakai Guntingan Koran Jadi Bukti Pencopotan Pejabat Tinggi di DKI

Editor: Fredrikus Royanto Bau
KOMPAS.COM
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 

POS-KUPANG.COM - Gubernur Anies Baswedan Pakai Guntingan Koran Jadi Bukti Pencopotan Pejabat Tinggi di DKI

Pekan lalu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan adanya pelanggaran prosedur perombakan pejabat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Ketua KASN Sofian Effendi pun menjelaskan dengan detail kenapa Pemprov DKI Jakarta sampai disebut melanggar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti telah diperiksa oleh KASN terkait dugaan pelanggaran ini.

Baca: Seorang Cucu Tega Aniaya Kakeknya Gara-gara Tak Diberikan Rokok

Baca: KPU Ende Akui Ada 2 Orang Caleg Bekas Napi. Ini Alasannya

Baca: Lurah Liliba, Banyak Warga Mengeluh Soal E KTP ‍

Namun, Pemprov DKI dinilai gagal menjelaskan sehingga KASN menyimpulkan proses perombakan pejabat tidak prosedural.

Berikut ini ada penjelasan dari A sampai Z pihak KASN mengenai hasil penyelidikannya.

1. Pemprov DKI gagal beri bukti

Situasinya, ada beberapa pejabat yang dicopot oleh Pemprov DKI Jakarta dan dijadikan staf.

Sofian mengatakan, pejabat yang distafkan biasanya karena telah melakukan suatu pelanggaran.

Minimal ada alasan khusus di balik pencopotan pejabat tinggi yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

Sofian mengatakan hal itu diminta oleh KASN kepada Pemprov DKI.

Baca: Lurah Liliba, Banyak Warga Mengeluh Soal E KTP ‍

Baca: Gempa Lombok Tak Sebabkan Aktivitas Gunung Rinjani Meningkat

Baca: Bulog Siap Edarkan ke Seluruh Indonesia 10.000 Ton Beras Kemasan Sachet

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). ((KOMPAS.com/JESSI CARINA ))

Pemprov DKI seharusnya memberikan bukti berupa berita acara pemeriksaan terhadap pejabat yang bersangkutan.

Namun, yang terjadi Pemprov DKI hanya mengirimkan potongan berita media massa.

"Ada hasil pemeriksaannya yang ditandatangani yang bersangkutan, itu yang seharusnya dijadikan bahan bukti.

Nah sekarang yang dikirim ke kami cuma guntingan-guntingan koran.

Itu kan bukan barang bukti kalau cuma guntingan koran," ujar Sofian ketika dihubungi, Senin (30/7/2018).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved