Ketua DPP Gerindra Kritik Pengangkatan Ngabalin sebagai Komisaris AP I: Seharusnya Diisi Profesional

POS-KUPANG.COM | JAKARTA- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pengangkatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebagai komisaris PT Angkasa Pura I.

Riza mengatakan, pemerintah memang memiliki hak untuk menempatkan siapa pun sebagai komisaris BUMN. Namun, seharusnya pemerintah menempatkan tenaga profesional yang mampu meningkatkan produktivitas badan usaha.

"BUMN ini kan menjadi perusahaan milik negara yang diharapkan memberi kontribusi positif, meningkatkan produktivitas," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

"Nah di tengah masalah BUMN harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik di jajaran direksi dan jajaran komisaris," ucapnya.

Menurut Riza, jabatan komisaris di BUMN merupakan jabatan publik yang seharusnya diisi oleh kalangan profesional, bukan jabatan politik.

Ia menilai jika jabatan komisaris BUMN dijadikan sebagai sarana membagi kekuasaan, maka hal itu akan berdampak negatif pada produktivitas BUMN itu sendiri.

"Hendaknya jabatan-jabatan itu diisi oleh profesional bukan bagi-bagi kekuasaan, bukan bagi-bagi kue. Kalau yang dilakukan bagi-bagi kekuasaan karena teman, saudara, kerabat, kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," kata Riza.

Ia juga mengkritik banyaknya jabatan strategis, seperti komisaris dan jajaran direksi BUMN, yang diisi oleh orang-orang yang dianggap telah mendukung pemerintah.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan faktor profesionalisme dalam mengisi jabatan-jabatan strategis.

"Kita coba lihat di zaman Jokowi ini, banyak sekali jabatan-jabatan strategis seperti itu diisi karena pendukung, kerabat, diisi karena pengamat yang selama ini mendukung pemerintah," tuturnya.

Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman. Keputusan itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui pengumuman perubahan susunan Dewan Komisaris AP I, Kamis (19/7/2018).

Hadiah

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, jabatan komisaris PT Angkasa Pura I yang diberikan kepada Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, sebagai hadiah.

Sebab, menurut Fadli Zon, jabatan tersebut diberikan kepada Ngabalin yang bukan ahli pengelolaan transportasi udara.

"Iya mungkin ini hadiah, saya kira tepatlah istilah itu. Hadiah gitu ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).