Pilgub NTT 2018

Kasihan, KPK Larang 9 Kepala Daerah Tak Boleh Coblos, Siapa Saja Mereka?

Sembilan Kepala Daerah tak dapat restu KPK untuk ikut coblos dalam Pilgub dan Pilkada di beberapa tempat.

Kasihan, KPK Larang 9 Kepala Daerah Tak Boleh Coblos, Siapa Saja Mereka?
ISTIMEWA
ilustrasi 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sembilan Kepala Daerah tak dapat restu KPK untuk ikut coblos dalam Pilgub dan Pilkada di beberapa tempat.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan memberi izin kepada calon kepala daerah yang kini berstatus tersangka dan ditahan untuk mengikuti pencoblosan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, menegaskan hal ini, sebagai komitmen yang disampaikan lembaganya sejak awal.

Baca: Benda Dalam Kotak Wafer Astor Ini Seret Eks Pramugari Simangunsong ke Penjara

Baca: Cincin Ratusan Juta Hilang, Jawaban Inul Bikin Sungguh Ga Disangka

Pada Rabu besok, (27/6/2018) Pilkada Serentak akan dilaksanakan secara serentak di 171 daerah pemilihan. Meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

"Sejauh ini belum ada preseden sama sekali (tersangka dan terdakwa) keluar tahanan untuk kepentingan itu (coblosan)," kata Febri, Senin (25/6/2018).

Menurutnya, KPK tidak akan mencampuradukkan urusan pilkada dengan proses hukum.Artinya, pemberantasan korupsi di KPK tetap berjalan seperti biasa tanpa terpengaruh urusan politik.

Baca: Ternyata Mayat-Mayat yang Berserakan di Ladang Mayat AS Berasal Dari Sini, Ngeri

Baca: Masakannya Dihina, Anak Mantu Ini Membunuh 5 Keluarganya Dengan Cara Sadis

Setidaknya saat ini ada sembilan tersangka dan terdakwa yang berstatus tahanan KPK.

Mereka adalah

1. Calon Bupati Jombang Nyono Suharli,

2. Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae,

Halaman
12
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved