Sukses Mendukung Program JKN-KIS Bupati Umbu Bintang Terima Penghargaan

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Gerardus Manyela

POS KUPANG.COM, WAIBAKUL -Bupati Sumba Tengah, Drs.Umbu Sappi Pateduk yang akrab disapa Umbu Bintang menerima penghargaan dari Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (23/5/2018), karena sukses
mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Bupati Umbu Bintang bersama 119 kepala daerah lainnya dan 4 gubernur mendapat penghargaan itu. Umbu Bintang dinilai dapat mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), menyelenggarakan JKN-KIS lebih dari 50 persen
sebelum tahun 2019.

Bupati Umbu Bintang yang ditemui di rumah jabatan, Waibakul, Senin (28/5/2018) malam, mengatakan, penghargaan itu diperoleh karena negara menilai dirinya sukses menjalankan program BPJS Kesehatan bagi masyarakat Sumba Tengah. Sekitar 95 persen lebih masyarakat Sumba Tengah menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Lanjutnya, negara memandang Bupati Sumba Tengah mampu menghadirkan negara di tengah-tengah kehidupan orang Sumba Tengah. Dengan demikian orang Sumba Tengah dapat berobat ke rumah sakit dan puskesmas secara gratis.

Selain Kabupaten Sumba Tengah, juga Kabupaten Lembata, Alor dan Sumba Barat Daya (SBD) menerima penghargaan yang sama. Empat dari 22 kabupaten dan kota di NTT tersebut dianggap sukses menjalankan program BPJS Kesehatan dengan capaian cukup tinggi.

Umbu Bintang menyebutkan, sebanyak 95 persen warga Sumba Tengah telah memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sangat konsen terhadap masalah kesehatan. Hal itu dapat terlihat melalui APBD Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2018, dimana alokasi anggaran di bidang kesehatan mencapai 15 persen lebih dari target nasional sebesar 10 persen.

Hal ini, kata Umbu Bintang, menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memberi prioritas pembangunan di bidang kesehatan.

Baginya investasi di bidang kesehatan lebih penting dan cukup efisien dibandingkan mengobati. Hal itu karena biaya pengobatan jauh lebih mahal ketimbang mencegahnya. Pilihan investasi di bidang kesehatan sangat tepat demi melahirkan generasi sehat dan cerdas sebagai calon pemimpin Sumba Tengah ke depan.

Perjuangan kesehatan tidak hanya sampai di situ. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah juga telah berjuang hingga akhirnya memperoleh status rumah sakit bergerak menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C.

Hal itu tak lepas dari perjuangan pemerintah daerah mendatangkan dokter ahli, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya serta dukungan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, kata Umbu Bintang, perubahan status rumah sakit bergerak ke RSUD cepat terwujud dan sekarang rakyat Sumba Tengah sedang menikmatinya.

Semua itu, kata mantan Kepala Bappeda Sumba Barat ini, dilakukan pemerintah demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Sumba Tengah.

Saat ini, pemerintah juga sedang berjuang mengembalikan fungsi puskesmas sesungguhnya. Tugas dan fungsi puskesmas tidak hanya mengurus pengobatan pasien tetapi bagaimana memainkan peran melakukan advokasi tentang hidup sehat kepada masyarakat, sosialisasi tentang perilaku hidup sehat dan lain-lain.

Diyakininya, bila semua rakyat menjalankan hidup sehat maka pasti masyarakat daerah ini sehat selalu, produktivitas tinggi dan melahirkan generasi cerdas pula.

Disisi lain, pemerintah juga berjuang meningkatkan kualitas SDM tenaga medis, misalnya menyediakan biaya pendidikan bagi perawat ke perguruan tinggi. Target pada tahun 2019 mendatang, tidak ada lagi tenaga perawat berijazah SPK, SMK dan sederajat.

Bupati Umbu Bintang mengimbau agar dokter, bidan dan perawat yang berkarya di Sumba Tengah, memberikan pelayanan dengan penuh senyum. Karena senyuman itu sedikit mengobati derita pasien.

Menularkan Semangat

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam sambutan saat itu, mengatakan penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk masyarakatkepada pemerintah daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.

Di samping itu, katanya, upaya ini merupakan wujud sikap gotong- royong yang harus dipupuk dan pertahankan, karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

"Kami harapkan apa yang bapak/ibu lakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini, yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud," ujar Fachmi.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi kepada gubernur dan walikota. Dalam Inpres tersebut, para bupati dan walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS.

Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas. Memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya.

Serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.(*)

Baca: BREAKING NEWS: Polres Manggarai Barat Tangkap Warga Prancis Tanam Ganja di Labuan Bajo