Ini Fakta Yang Ditemukan Walhi NTT Terkait Sertifikat Ganda di Marosi.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang T Paranggi mengatakan, pihaknya menemukan fakta lahan di Marosi desa Patiala Bawa,

Ini Fakta Yang Ditemukan Walhi NTT Terkait Sertifikat Ganda di Marosi.
ILUSTRASI
Sertifikat tanah gratis Prona

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM l KUPANG- Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang T Paranggi mengatakan, pihaknya menemukan fakta lahan di Marosi desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Jumad (18/5/2018)

Sertifikat ganda yang dimaksudkan Umbu berada di bidang tiga dari tujuh bidang tanah yang ada, lanjut Umbu, pihak yang memiliki tanah mengklaim dirinya memiliki hak atas tanah tersebut.

"Artinya sertifikat ini ada dua kan, walaupun tidak secara keseluruhan tapi di bidang tiga itu ada sertifikat atas nama orang lain," jelasnya.

Yang menjadi pertanyaan, kata Umbu, siapa yang menerbitkan dan memberikan sertifikat tersebut kalau bukan BPN Kabupaten Sumba Barat yang memiliki kewenangan secara konstitusional.

"Berarti memang tanah itu memang bermasalah dari awalnya begitu, mulai dari satu, BPN Kabupaten Sumba Barat tidak konsisten soal status tanah yang mereka sudah tetapkan yakni tanah terlantar dan kedua tanah terindikasi terlantar itu. Artinya kalau mau ikut konsep itu BPN itu tidak bisa melakukan pengukuran sebelum ada keputusan hukum tetap, misalnya lewat pengadilan dulu, biasanya kan eksekusi dan pengukuran tanah itu dilakukan ketika sudah ada keputusan hukum tetap ini kan masih ada mediasi," ungkap Umbu.

Umbu juga menjelaskan kejadian di Marosi, ia mengungkapkan keinginan masyarakat Patiala Bawa adalah meminta bukti sertifikat tanah sebelumnya berada di mana, karna dalam sertifikat sebelumnya pasti ada surat ukur tanah.

Lanjut Umbu, masyarakat mempertanyakan itu agar saat pengukuran ulang jangan sampai pengukuran tidak dilandaskan pada sertifikat tersebut, akan tetapi akan mengukur lahan-lahan yang lain,

"Yang dipersoalkan masyarakat kemarin karena mereka mengukur di tempat ritual itu kan, yang oleh masyarakat tidak pernah diberikan kepada perusahaan," katanya.

Umbu menjelaskan privatisasi di Marosi sungguh marak, kata Umbu, luas lahan ada 200 Hektare yang sudah diprivatisasi, 150 Hektare milik PT Sukses Graha Pratama, 50 Hektare lebih milik PT Sutera Marosi. Di sepanjang pesisir pantai itu terdapat 4 hotel milik orang asing.

Ia menjelasan, pihaknya akan terus mendorong BPN Kabupaten Sumba untuk tidak Lagi melakukan pengukuran-pengukuran diwilayah pesisir, serta lanjut Umbu, BPN Kabupaten Sumba Barat harus konsisten dengan UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 7 tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diperkuat Perpres tentang Simpadan Pantai.(*)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved