Bupati Mella Minta Kehutanan Data Luasan Lahan Bermasalah Terkait Bendungan Temef

Dinas Kehutanan untuk mendata berapa luasan lahan kawasan hutan yang masih bermasalah dengan masyaraka

Bupati Mella Minta Kehutanan Data Luasan Lahan  Bermasalah Terkait  Bendungan Temef
pos kupang.com, dion kota
Suasana rapat pemantapan pembebasan lahan pembangunan bendungan temef di ruang rapat Bupati TTS ‎

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Dion Kota

POS KUPANG.COM, SOE - Bupati TTS, Ir. Paul Mella meminta Dinas Kehutanan Propinsi NTT untuk mendata luasan lahan kawasan hutan ?Laob Tunbeis yang saat ini sudah diolah oleh masyarakat menjadi kebun dan tempat tinggal. Pasalnya, kawasan tersebut, sudah secara turun temurun ditempati masyarakat sehingga dianggap sebagai milik pribadi.

Hal ini diungkapkan Bupati Mella saat memimpin rapat pemantapan pembebasan lahan pembangunan bendungan temef, Jumat ( 18/5/2018) di ruang rapat Bupati. Rapat pemantapan tersebut dihadiri, perwakilan dari Balai wilayah sungai, Dinas Kehutan Propinsi NTT, Dinas PU Propinsi NTT, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTS, Facrhizal, Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu  Jamari, SH. MH, tokoh adat masyarakat Oenino, tokoh adat masyarakat Konbaki, tokoh masyarakat Pene Selatan dan para pimpinan OPD lingkup Pemkab TTS.

Bupati Mella mengatakan, saat ini yang menjadi masalah adalah ada beberapa titik lahan yang hendak dibangun bendungan temef terjadi saling klaim. Kehutanan mengklaim sebagai kawasan hutan Laob Tunbeis, namun di sisi lain masyarakat mengklaim lahan tersebut sebagai milik mereka. Hal ini mengingat masyarakat sudah menempati lahan tersebut secara turun temurun.

" Saya minta Dinas Kehutanan untuk mendata berapa luasan lahan kawasan hutan yang masih bermasalah dengan masyarakat. Setelah kita tahu berapa luasannya, lal?u kita cari bersama aturan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang pastinya, kita harus menghormati masyarakat yang sudah secara turun temurun menempati area tersebut. Sehingga penyelesaian harus sama-sama puas sehingga tidak terjadi konflik, " pinta Bupati Mella.?

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTS, Facrhizal meminta masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan temef untuk bisa bekerjasa terkait dengan pemerintah. Pasalnya keberadaan bendungan temef untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan bendungan temef, pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan aturan terkait proses pengadaan tanah. Intinya pemerintah tetap menghargai masyrakat yang memiliki tanah, bangunan dan tanaman yang terkena dampak pembangunan bendungan temef.

" Saya berharap masyarakat bisa memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk terus bekerja melakukan pembangunan bendungan temef. Sedang proses ganti ruginya akan segera diproses. Intinya, pemerintah tetap menghargai masyarakat selaku pemilik laha," sebutnya.
(*)

Baca: WALHI NTT Akan Konsisten Mengkawal Persoalan Marosi Sampai Tuntas.

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved