Groundbreaking Jembatan Pancasila Palmerah Larantuka 1 Juni 2018

Presiden RI, Joko Widodo, dipastikan akan melaksanakan groundbreaking Jembatan Pancasila Palmerah di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, 1 Juni 2018.

Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA
Kadis PUPR NTT, Ir. Andre Koreh, MT menyerahkan cinderamata kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, berupa foto penandatanganan nota kesepahaman Signing Ceremony B to B pelaksanaan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, di Den Haag, Belanda, 22 April 2016. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Presiden RI, Joko Widodo, dipastikan akan melaksanakan groundbreaking (pembangunan awal) Jembatan Pancasila Palmerah di Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim), 1 Juni 2018.

Jembatan sepanjang 800 meter itu akan menghubungkan Pulau Flores, di Larantuka dengan Pulau Adonara.

Hal ini dikatakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, saat diwawancarai seusai acara pamitan akhir masa jabatan Gubernur Lebu Raya dengan
segenap pimpinan dan karyawan Dinas PUPR NTT, di Kantor Dinas PUPR, Naikolan, Kupang, Senin (14/5/2018).

Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Biro Humas Setda NTT yang diterima POS- KUPANG.COM, Senin (14/5/2018) malam, Lebu Raya yang didampingi Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT mengakui, sudah melayangkan surat permohonan untuk pelaksanaan groundbreaking Jembatan
Pancasila Palmerah kepada Presiden Joko Widodo, sekaligus pembangunan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Gonzalu dengan kapasitas 30 megawatt (MW).

"Saya sudah mengirim surat permohonan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, di Jakarta, untuk melakukan pembangunan awal Jembatan Pancasila Palmerah. Saya sudah layangkan surat. Kita menunggu saja kepastian dari Bapak Presiden," ucapnya.

Dijelaskan Lebu Raya, saat ini proses feasibility study (FS) dan Detail Engeneering Design (DED) sudah selesai dilakukan, sehingga prosesnya dapat dikatakan final.

Final dalam artian, ungkap Lebu Raya, di antara investor Belanda Tidal Brigde dan PT PLN Persero sudah menyepakati harga tarif listrik (TL) sebesar 14 sen dolar As per kilowatt hour (KWH) yang siap dibeli PLN dari investor.

"Jadi mereka nenggunakan TL sesuai dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka (Tidal Brigde) sudah bekerjasama dengan Wijaya Karya (Wika) yang adalah BUMN lingkup Kementerian PUPR untuk penbangunan secara keseluruhan. Yaitu, pembangunan jembatan dan PLTAL Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," tutur Lebu Raya.

Menurut Gubernur, pelaksanaan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah sepanjang 800 meter dengan biaya sekitar Rp 3 trilun, tidak menggunakan dana APBD. Tetapi dibiayai dari dana investasi asing sebagai bentuk kerja sama business to business (B to B) antara Indonesia dan Belanda.

"Investasi seluruhnya dari Tidal Brigde. Tentu nanti ada pembicaraan di antara mereka, yaitu apa peran Tidal Brigde dan apa peran Wika," tambah Lebu Raya. (*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved