Kepemimpinan Kolektif dan Berkarakter

Oleh: Jonatan A. Lassa
Dosen Senior di CDU Australia, Blog: indosasters.org

POS KUPANG.COM - Biaya mencari pemimpin NTT mencapai setengah triliun rupiah. Namun NTT krisis kepemimpinan publik! Begitu banyak pejabat, begitu sedikit pemimpin.

Pilkada seolah soal kepejabatan ketimbang kepemimpinan. Dalam diskusi Forum Academia NTT beberapa hari yang lalu, ada perdebatan soal masalah kelembagaan di Indonesia yang dituduh sebagai akar masalah langkanya ketersediaan pemimpin publik.

Tiga hal yang menjadi alasan yakni pertama soal sistim kepartaian yang masih sangat terpusat yang tidak mampu merekrut orang yang tepat kecuali berduit dalam kontestasi Pilkada.

Kedua soal fakta arsitektur kekuasaan di provinsi yang sangat terbatas sehingga seorang gubernur sering tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di kabupaten dan kota.

Ketiga, soal pengaturan kekuasaan vertikal pusat dan daerah yang tidak simetris. Misalnya dalam hal perdagangan manusia -daerah tidak memiliki pegangan akibat ketiadaan skema kelembagaan yang jelas yang perlu diciptakan dari pusat.

Ketiga hal di atas ada benarnya. Namun, menunggu terjadinya kesempurnaan arsitektur kelembagaan di atas membutuhkan waktu dan mungkin tidak pernah tercipta dalam waktu dekat.

Yang paling urgen adalah memperbaiki karakter kepemimpinan di daerah sebagai jalan yang lebih penting untuk diambil dalam konteks saat ini.

Dalam konteks kepulauan dengan karakter yang kompleks seperti NTT, kepemimpinan yang kita cari perlu memiliki empat kualitas berikut. Pertama, sense of purpose. Pemimpin harus memberikan arah atau tujuan.

Ke mana kita mau melangkah sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai orang-orang kepulauan. Arah lebih penting dari kegiatan. Hari ini kita punya pejabat-pejabat yang punya banyak kegiatan-kegiatan yang padat.

Tetapi di tiap akhir tahun, kita bingung, dari mana kita datang dan mau ke mana kita pergi? Apakah kemiskinan NTT berkurang?

Kedua, sense of servanthood. Seorang pemimpin adalah pelayan. Pemimpin yang sejati mesti menjadi seorang pelayan publik, yang terus-menerus terobsesi dengan menghadirkan kesejateraan pada keluarga-keluarga yang belum mendapatkanya. Ia selalu gelisah ketika rakyatnya tidak berkecukupan.

Ia memaki dirinya ketika ada rakyatnya yang bertahun-tahun tidak memiliki akses pada pendidikan dasar maupun pelayanan dasar baik listrik maupun air. Tidak sulit memahami soal ini.

Seorang pemimpin dengan sense of servanthood akan merasa terganggu manakala ia dikelilingi para conformist, yakni kerumunan orang-orang di sekitarnya yang bermain drama dengan mencium tangan dan atau pura-pura tunduk menyembahnya dengan puji-pujian palsu yang menyenangkan telinganya. Seorang megalomaniak tidak mungkin menjadi pemimpin yang melayani.

Ketiga, sense of solidarity. Politik kita bukan hanya beroperasi dalam sekat-sekat primordial, namun justru memberkuat struktur-struktur primordial. Pemimpin yang solider merangkul semua yang berbeda. Merangkul bukan dengan uang; Manakala rakyatnya ditelan aparat, ia tidak diam. Manakala rakyatnya ditelan pasar, ia tidak tidur apalagi menyangkal.

Keempat, sense of crisis. NTT mengalami krisis dalam banyak hal. Salah satunya adalah krisis human trafficking (perdagangan orang). Tetapi pemimpin tertinggi tidak merasa demikian. Penguasa di singasana kekuasaan berjarak terlalu jauh dari realitas krisis yang ada. Dan karenanya, pemimpin yang menyangkal realitas tak layak diingat. Tetapi calon-calon penggantinya diam.

Paradigma dan Kemampuan Bertanya

Untuk melihat luasnya paradigma seorang pemimpin anda bisa mengajukan tiga pertanyaan diagnostik berikut: Pertama, apa yang ia katakan. Seorang pemimpin harus mampu mengartikulasikan pemahamannya akan masalah-masalah di masyarakat. Ia harus jelas dalam mengkomunikasikan visinya tentang apa yang harus terjadi untuk menghentikan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan.

Kedua, cermatilah apa yang tidak pernah dikatakannya. Anda bisa daftarkan sejumlah hal yang perlu diselesaikan di berbagai tingkatan komunitas. Catatlah apa yang selalu hilang dari pidato-pidato (calon) pemimpin anda. Apakah ia memikirkan bagaimana anak-anak dari kampung dapat mengenyam pendidikan tinggi melampaui
kampungnya sendiri?

Apakah ia membangun jembatan di daerah-daerah di luar kampungnya? Ataukah ia hanya mampu punya visi jembatan melintasi pulau di kampung halamannya?

Ketiga, anda perlu mencermati apa yang tidak berani dikatakannya. Bila berbagai isu yang terang benderang seperti human trafficking, apakah ia konsisten memikirkan soal menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan human trafficking? Atau kandidat tertentu terkesan takut bicara? Apakah mereka berteman dengan para traffickers?

Visi Collective Leaderships

Pemerintah provinsi memiliki keterbatasan jelajah kelembagaan dan operasional pembangunan daerah. Keterbatasan gubernur ini dimengerti dengan baik oleh para bupati maupun pemerintah pusat. Karenanya seorang gubernur hanya bisa berhasil bila ada kepemimpinan kolektif di tingkat operasional implementasi program.

Di era desentralisasi ini, memimpin tidak bisa dengan model command and control. Model ini pernah cocok pada dunia militer dan jalanan era dulu. Hari ini anda harus paham soal bagaimana menggunakan kekuasaan secara efektif anda betapa terbatas kekuasaan itu.

Mengapa ada provinsi berkinerja baik? Mengapa beberapa walikota dan gubernur mampu melakukan perubahan tetapi tidak di daerah kita?

NTT sebagai sebuah provinsi kepulauan mensyaratkan pemimpin yang mampu bertindak sebagai team player.

Apakah ketika anda menjabat sebagai gubernur, apakah anda cukup proaktif membuat jadwal untuk bertemu secara personal ke-22 bupati/walikota untuk secara sistimatis membangun konsolidasi pembangunan daerah secara bersama?

Membangun kepercayaan dengan kabupaten adalah hal penting. Menjadikan daerah sebagai rekan kerja tidak kalah penting. Hal-hal kecil seperti rajin mengunjungi kabupaten dan membangun kepercayaan dari bawah akan membuat perbedaan yang besar.

Secara aktif dan bersama memetakan daerah-daerah rentan kemiskinan, desa-desa tertinggal dan secara bersama memikirkan persoalan-persoalan dan mengidentifikasikan nilai tambah provinsi merupakan skill yang memungkinkan keberhasilan.

Keputusan dan Kemampuan Eksekusi

Kapabilitas pengambilan keputusan gubernur biasanya bermanifestasi dalam dua bentuk sederhana: Kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan eksekusi agenda.

Tentang pengambilan keputusan, kita memerlukan pemimpin yang mampu mengambil risiko. Bagaimana ia mendemonstrasikan hal ini di masa lalu? Apakah ia cukup visioner?

Apakah (calon) pejabat kita memiliki kemampuan eksekusi program? Bagaimana kita memprediksi si A atau si B memiliki kemampuan tersebut? Ada begitu banyak perencanaan dari tingkat desa hingga provinsi, tetapi berapa banyak rencana yang terealisasi?

Mengapa begitu banyak agenda perbaikan hidup rakyat berjalan di tempat? Bagaimanapun, krisis kepemimpinan ini harus dihentikan. Ya, anda harus memulainya dari diri anda. Hari ini. Tidak bisa ditunda! *