Kecam Polisi dan Pemerintah. Ini Sejumlah Tuntutan WALHI

POS-KUPANG.COM|KUPANG -  Eksekutif Nasional WALHI dan WALHI NTT mengutuk keras tindakan kekerasan dan penembakan yang diduga dilakukan oknum aparat terhadap Poro Duka hingga tewas di Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Rabu (25/4/2018) lalu.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI dalam press release yang diterima POS-KUPANG.COM, Minggu (29/4/2018), menyebutkan WALHI dari awal sudah mengkritik kebijakan pemerintah yang mendorong program pariwisata mengandalkan investasi.

Bagaimanapun, demikian Walhi, investasi akan berpotensi besar melahirkan konflik-konflik baru, karena karakeristik rakus dan cenderung abai terhadap aspek lingkungan dan kemanusiaan.

Dan, sebagai buktinya, tragedi pesisir pantai Marosi yang menewaskan Pora Duka.

Baca: Temukan Hal Mencengangkan, Lembaga Advokasi ELSAM Jakarta Desak Kapolri Turun Tangan

Selanjutnya, Umbu Wulang, Direktur WALHI NTT menegaskan, tragedi pesisir pantai Marosi harus diikuti tindakan tegas pemerintah, baik mengenai pertanggungjawaban hukum akibat penembakan yang telah memakan korban jiwa dan luka berat serta akibat tindakan kekerasan lainnya.

Tidak berhenti di situ, pemerintah harus segera melahirkan resolusi konflik dengan skema pemulihan hak rakyat atas ruang hidupnya di pesisir pantai Marosi.

Sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan nasional pengembangan dunia usaha.

Sektor pariwisata ditargetkan menyumbang PDB sebesar 5,5 persen dengan target devisa 223 triliun.

Investasi dalam muka pariwisata pun akhirnya kembali memperlihatkan muka jahatnya, di mana pada 25 April 2018 terjadi tragedi berdarah di pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

Baca: Gara-gara Tanah, Warga Sumba Barat Tewas Ditembak Polisi

Dalam tragedi berdarah tersebut, tanpa alasan yang jelas, oknum polisi mendaratkan pelurunya di tubuh dua orang warga atas nama kepentingan investasi pariwisata.

Akibat tembakan tersebut, seorang warga bernama Poro Duka (40) meninggal ditembak di dada dan Matiduka, luka pada kedua kakinya.

Selain itu, lebih dari 10 orang mengalami tindakan kekerasan dari aparat Polres Sumba Barat, satu di antaranya seorang anak SMP.

Penembakan ini berawal dari aktivitas pengukuran lahan sekitar 200 ha yang tersebar dalam tujuh  bidang pesisir pantai Marosi.

Pengukuran ini dilakukan BPN bersama PT. Sutra Marosi Kharisma (SMK) yang didampingi aparat keamanan bersenjata lengkap dengan pakaian anti huru hara dan dilengkapi mobil anti huru hara.

Baca: Mahasiswa Bakar Ban Bekas di Depan Mapolda NTT dan Secara Bergantian Mengecam Polisi

Warga menolak keberadaan PT. SMK  yang tidak memiliki legalitas jelas. Karena itu, warga menolak aktivitas pengukuran lahan tersebut.

Sepanjang kegiatan pengukuran warga yang melakukan protes hanya melihat aktivitas pengukuran.

Namun ketika pengukuran di bidang 5, warga mengambil foto dan rekaman aktiivtas tersebut.

Polisi marah karena aktivitas tersebut, kemarahan ini dilakukan dengan merampas HP dan melakukan pemukulan.

Melihat ada tindakan kekerasan dari polisi, warga bergerombol datang ke lokasi, dan seketika polisi langsung melakukan penembakan.

Baca: NAH LOH! Hakim ini Tak Percaya Setya Novanto dan Isterinya Masih Romantis?

Terkait dengan tragedi tersebut, WALHI secara tegas mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara, meminta dicopot Kapolda NTT dan Kapolres Sumba Barat yang secara komando bertanggungjawab atas pengerahan ratusan aparat polisi untuk pengukuran paksa yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Sumba Barat dan PT. SMK.

Mencopot Kepala Kantor Wilayah BPN NTT dan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat.

Tangkap dan adili pelaku penembakan dan pemukulan warga, mengusut keterlibatan PT. SMK dalam pengerahan ratusan aparat polisi bersenjata.

Baca: Empat Kasus Buang Bayi di NTT Setahun terakhir. Nomor 4 Paling Mengerikan

Segera pulihkan hak warga pesisir pantai Marosi, pemerinah harus mencabut segala bentuk perizinan PT. Sutra Marosi dan menghentikan aksi intimidasi dan kekerasan terhadap warga Desa Patiala Bawah. (*)