Mau Tahu Workshop bagi Auditor yang Digelar KPK

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS -KUPANG.COM|KUPANG -- " Auditor di daerah perlu dibekali agar mampu melakukan audit investigatif dan mampu melaksanakan probity audit pengadaan barang/jasa agar dilakukan dengan konsisten, kebenaran serta kejujuran. Karena itu perlu dilakukan workshop bagi inspektorat di daerah,"

Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan, KPK RI, Nana Mulyana, pada acara workshop peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di aula Fernandez, kantor Gubernur NTT, Senin (23/4/2018).

Menurut Mulyana, KPK RI sebagai inisiator penyelenggaraan workshop juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Perlu ada pembekalan bagi auditor APIP sehingga pengawasan semua pelaksanaan pembangunan di daerah bisa dilakukan dengan baik oleh auditor," kata Mulyana.

Dijelaskan, untuk tujuan tersebut,maka KPK dan LKPP menggelar Workshop peningkatan kapabilitas APIP di NTT.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan itu melibatkan juha LKPP dengan alasan bahwa banyak hal kasus korupsi di daerah itu hampir semuanya berasal dari kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Karena itu inspektorat di daerah harus memiliki tenaga auditor yang mampu melakukan audit investigatif dan mampu melaksanakan probity audit atsu pengadaan barang dan jasa. Ini harus dilakukan dengan konsisten, kebenaran dan kejujuran," katanya.

Mulyana juga mengatakan, dalam workshop itu,khusus audit investigatif, akan diberikan materi-materi terkait teknik investigasi serta membedah kasus-kasus investigasi."APIP akan lakukan investigasi sehingga perlu dibekali juga dari segi hukum," katanya.

Kepala Perwakilan BPKP NTT, Kisyadi, mengatakan, perlu adanya peran yang baik dari inspektorat sebagai APIP di daerah sehingga diharapkan bisa memberikan keyakinan yang memadai dalam meningkatkan kualitas tata kelola sesuai fungsi pengawasan.

Acara workshop ini melibatkan narasumber dari BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan.
Workshop ini diharapkan menjadi bagian dari Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RAP-TPK) di NTT.(*)

Baca: WOW, Ini Prestasi Pemkab Sumba Timur terkait Penghargaan Pengelolaan Keuangan