Sedimentasi Kali Aesesa, Tonggurambang dan Nila Terancam Diterjang Banjir
Normalisasi dari hulu sampai muara. Kalau tidak, warga di Kampung Nila dan Tonggurambang akan terus menderita setiap musim tiba.
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Adiana Ahmad
POS-KUPANG.COM, MBAY---Banjir menjadi ancaman serius bagi warga di Kampung Nila di Desa Mbay II dan Kampung Tonggurambang di Desa Tonggurambang, Kcamatan Aesesa, Kabuoaten Nagekeo. Penyebabnya sedimentasi di Kali Aesesa. Karena itu butuh tindakan normalisasi segera terhadap Kali terbesar di Kabupaten Nagekeo tersebut.
Pantauan Pos Kupang.com di Kali Aesesa,Jumat (30/3/2018), akibat sedimentasi, jalur aliran air di Kali Aesesa tidak lagi berada di tengah namun terbagi kiri dan kanan.
Di beberapa titik, ada yang menggerus sisi kiri dan kanan kali. Akibatnya ketika musim hujan dan terjadi luapan di Kali Aesesa, , pemukiman penduduk dan aeral persawahan Di Nila dan Tonggurambang terendam dan tetancam tersapu banjir.
Tidak hanya Nila dan Tonggurambang, warga yang mendiami bantaran Kali Aesesa juga terancam. Satu lokasi yang memberi abcaman serius berada di Dusun Ameaba, Kelurahan Mbay I, sebelum saluran Irigasi ke Areal Perswahan di Mbay Kiri.
Sekitar dua unit rumah terncam roboh jika tidak segera dilakukan normalisasi Kali Aesesa.
Ancaman banjir dari Kali Aesesa itu juga disampaikan Anggota Komisi B DPRD Nagekeo, Ignatius Sambu Aurelius. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten Nagekeo, Senin (26/3/2018), Aurelius mengatakan, normalisasi Kali Aesesa menjadi sebuah kebutuhan mendesak.
"Normalisasi dari hulu sampai muara. Kalau tidak, warga di Kampung Nila dan Tonggurambang akan terua menderita setiap musim tiba. Luapan air dari Kali Aesesa akibat sedimentasi setiap tahun merendam pemukiman warga.
Tambak ikan, sawah masyarakat, tanaman perkebunan milik warga di dua kampung itu rusak disapu banjir tahun ini. Bahkan ada warga di Kampung Nila yang sampai mengungsi pada saat banjir," kata Aurelius.
Aurelius berharap ada intervensi dari Pemerintah Propinsi NTT dan Pemerintah Pusat (*)
