Gubernur NTT Ingatkan Sekda dan Inspektur, Ini yang Disampaikannya

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektur di kabupaten dan kota se-NTT

Gubernur NTT Ingatkan Sekda dan Inspektur, Ini yang Disampaikannya
ISTIMEWA
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi forum diskusi terbatas terkait SPIP, di Aula Perwakilan BPKP NTT, di Kupang, Kamis (1/3/2018). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektur di kabupaten dan kota se-NTT agar melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Selain itu, kapabilitas dan kapasitasnya harus ditingkatkan demi tercipta adanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Lebu Raya menyampaikan hal ini pada acara diskusi di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT, di Kupang, Kamis (1/3/2018).

"Saya minta kapabilitas dan kapasitas peran Sekda dan Inspektur di daerah harus ditingkatkan agar mereka mempunyai kemampuan memadai dalam melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara dini," kata Lebu Raya.

Pada saat itu juga dibahas soal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka penguatan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di masing-masing daerah.

Dalam siaran pers dari Biro Humas Setda NTT ini, Frans Lebu Raya mengatakan, dibutuhkan adanya komitmen yang sama dalam rangka penguatan SPIP dan APIP. Mengingat, SPIP merupakan sebuah proses yang integral dan utuh melalui tindakan yang dilakukan secara masif oleh pimpinan di daerah dan jajaran.

"Ini perlu dilakukan secara efisien dan efektif agar mengungkapkan laporan keuangan yang handal termasuk mengamankan aset pemerintah," katanya.

Kepala Perwakilan BPKP NTT, Kisyadi, dalam laporannya menjelaskan, diskusi itu terkait SPIP dapat menjadi komitmen para bupati dan walikota beserta jajarannya untuk menegakkan integritas serta mengedepankan etika dalam menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Kisyadi, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, diharapkan pada tahun 2019, APIP di wilayah Indonesia berada pada level tiga. Sedangkan untuk Provinsi NTT terdapat 23 APIP di provinsi dan 22 kabupaten/kota. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2017, untuk kapabilitas APIP di NTT ditargetkan 100 persen berada pada level tiga pada tahun 2019. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved