Bila Pengusaha di TTS Tetap Tidak Melakukan Ini Maka Harus Siap Ijin Usaha Dicabut

Kalau tidak ingin ijin usahanya dicabut maka pengusaha harus segera melakukan ini

Bila Pengusaha di TTS Tetap Tidak Melakukan Ini Maka Harus Siap Ijin Usaha Dicabut
Pos Kupang/Novemy Leo
Kepala BPJS Kabupaten TTS, Karno Lero, S.Kom 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM | SOE - Hingga kini, masih banyak badan usaha swasta di wilayah Kabupaten TTS khususnya di Kota SoE yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan.

Pengusaha dimaksud bisa kena sanksi berupa pencabutan ijin usahanya oleh dinas perijinan Kabupaten TTS.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten TTS, Karno Lero, S.Kom menjelaskan, kepersertaan BPJS kesehatan di TTS terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) khusus untuk orang miskin yang ditangani pemerintah pusat dan daerah. Serta Non PBI seperti PNS dan Polri, pekerja swasta dan mandiri.

Untuk PBI khusus untuk orang miskin, kata Karno, dari bantuan pemerintah pusat ada sekitar 312.000 peserta. Sedangkan yang dibantu oleh Pemda TTS ada sebanyak 11.530 peserta.

Untuk iuran PBI dari pemerintah, selama ini pembayaran tidak ada masalah.

Namun, yang menjadi masalah adalah keikutsertaan BPJS kesehatan dari non PBI, khususnya karyawan badan usaha swasta.

Karno menjelaskan, data menunjukkan bahwa hingga kini ada sekitar 40 persen badan usaha di TTS yang belum mendaftrakan pekerjanya dalam PBJS kesehatan.

Karena itu pihaknya terus berupaya memberikan sosialisasi dan mengajak pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya.

"Kami sudah sosialisasi dan sesekali mendatangi tempat usaha untuk mengajak pengusaha mengikutsertakan karyawannya ke BPJS kesehatan," kata Karno, Rabu (24//2018) siang.

Karno menegaskan, keikutsertaan BPJS kesehatan bagi karyawan swasta itu wajib hukumnya. Jika tidak maka ijin usaha pengusaha dimaksud bisa dicabut atau tidak diperpanjang lagi oleh dinas perijinan jika sudah mati.

"Kami sudah melakukan penandatanganan MoU dengan dinas perijinan. Karena itu jika ada pengusaha yang belum mendafatraan karyawanya ke BPJS kesehatan maka dinas perjinaan tidak akan memperpanjang ijin usaha pengusaha dimaksud," tegas Karno.

Karno berharap ke depan, para pengusaha dimaksud mau mendaftarkan karyawannya ke BJS kesehatan.

"Iuran BPJS kesehatan tidak banyak, perusahaan menanggung 4 persen dari gaji karyawan dan karyawan menangung 1 persen dari gaji pokok diambah tunjangan tetap," jelas Karno.

Karno juga berharap agar karawan swasta bisa proaktif memberikan informasi ke BPJS jika mereka belum dikutsertakan oleh pengusaha dalam BPJS kesehatan. (*)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved