Ini Vonis dari Tipikor Kupang terhadap Mantan Bendahara PNPM Lio Timur

Setelah melalui proses hukum, akhirnya mantan bendahara PNPM di Kecamatan Lio Timur divonis penjara

Ini Vonis dari Tipikor Kupang terhadap Mantan Bendahara PNPM Lio Timur
istimewa
ilustrasi korupsi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM | ENDE - Pengadilan Tipikor Kupang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada mantan bendahara PNPM Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende atas nama, Fransiska Wea serta denda Rp 50 juta subsider 1 bulan dan dikenai uang pengganti sebesar Rp 227.410.000 dan denda 5 bulan.

Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Muji Martopo mengatakan hal itu melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ende, Abdon Toh kepada Pos Kupang, Senin (18/12/2017) di Ende.

Abdon mengatakan, dengan jatuhnya vonis atas mantan bendahara PNPM Kecamatan Lio Timur maka dengan demikian kasus tersebut dinyatakan selesai karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dikatakan, selain kasus PNPM Mandiri Kecamatan Lio Timur yang sudah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Kupang kasus lainnya yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang oleh Kejaksaan Negeri Ende yang juga telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Kupang adalah kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa Rangalaka, Kecamatan Kota Baru, Anton Mola.

Anton Mola terkena kasus penyalahgunaan keuangan di desa, telah divonis oleh Pengadilan tindakan pidana korupsi dengan vonis 3 tahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dari dari tuntutan jasa penuntut umum (JPU) 4 tahun.

Menurut Abdon pada kasus tersebut Anton Mola telah mengembalikan uang sebesar Rp 10 juta rupiah yang diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende.

Dikatakan, Anton Mola diputuskan penjara selama tiga tahun penjara dan denda Rp 50 Juta subsider, 1 bulan penjara dengan uang pengganti Rp 342.269.

Abdon mengatakam Kepala Desa Ranggalaka, Anton Mola ditahan Kejakaan Negeri Ende karena yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan desa pada Tahun 2011 - 2015 yang mengakibatkan terjadi kerugian sebesar Rp 324 juta.

Dari keterangan para saksi menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan ADD Desa Rangalaka dilakukan oleh Kepala Desa Sendiri untuk semua kegiatan.

Dikatakan, sesuai aturan tentang pengelolaan dana desa harus dilakukan oleh lembaga yang diangkat oleh kepala desa,yaitu tim Pengelola Keuangan di Desa.

Dalam pengelolaan dana tersebut, terjadi banyak belanja fiktif dan sebagian dilakukan penggelembungan harga, belanja tanpa kwintasi, serta tidak melibatkan tim pengelola kegiatan di desa.

Abdon mengatakan Anton Mola dijerat dengan Undang - UndangTipikor Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana diubah dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman pasal 2 minimum 4 tahun, dan Pasal 3 minimum 3 tahun dan maksimum kedua pasal 20 tahun penjara. Dalam kasus itu yang bersangkutan divonis 3 tahun penjara. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved