Lembata Kehabisan Alat Pengaman, Pertanda Apa?

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Sebanyak 100 ribu alat pengaman yang disiapkan pemerintah untuk Kabupaten Lembata, sudah habis terpakai.

Alat pengaman habis sebelum bulan Desember 2017.

Kondisi ini terjadi karena permintaan terhadap alat pengaman di Lembata sangat tinggi.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Lembata, Ben Making mengungkapkan hal ini saat ditemui di Lewoleba, Rabu (6/12/2017).

Baca: Ini Identitas Wanita yang Terseret Kasus Narkoba Pilot Lion Air

Ben Making tidak tahu persis persediaanalat pengaman yang dilakukan pemerintah.

Dia mengatakan tingginya penggunaan alat pengaman mengindikasikan bahwa kebutuhan akan alat kontrasepsi tersebut amat tinggi.

Ben Making tidak tahu pengguna alat pengaman tersebut pada kelompok yang mana.

"Apakah kelompok anak usia dibawah umur, orang dewasa atau kelompok usia yang mana," katanya.

Baca: Mahasiswa Asal Sumba Ditemukan Tewas di Kamar Kosnya, Ini Penyebabnya

Dikatakan, sebagai alat kontrasepsi, pemerintah tentu sangat berkepentingan dalam pengadaan alat pengaman tersebut.

Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menyukseskan program Kampung KB.

Di Kabupaten Lembata, lanjut Ben Making, terdapat 18 Kampung KB yang tersebar di semua kecamatan.

Jumlah itu telah bertambah 5 Kampung KB yang baru saja dilaunching Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur.

Baca: TKW Ini Diperkosa Lalu Dibunuh di Malaysia, Jasadnya Baru Dikirim Kemarin

Kegiatan terakhir launching Kampung KB tersebut dilakukan Bupati Sunur di Balauring, Kecamatan Omesuri, Hadakewa di Kecamatan Lebatukan dan Labanobol di Belang, Kecamatan Nubatukan.

Launcing tiga Kampung KB tersebut dilakukan dalam dua hari berturut-turut, yakni Kamis dan Jumat (30/11-1/12/2017).

Ben Makin menyebutkan, penetapan Kampung KB itu dilakukan melalui sejumlah syarat.

Salah satunya, adalah desa tersebut memiliki jumlah pasangan usia subur (PUS) relatif banyak.

Baca: Kasus Laka Lantas Delvis di Sumba Timur Sudah Selesai

Banyaknya PUS itulah yang mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi melalui program tersebut.

"Program ini hadir untuk membantu masyarakat merencanakan kehidupan secara baik. Perencanaan itu dimulai dari bagaimana membentuk keluarga, hadirnya buah hati, mendidik anak-anak hingga keluarga itu hidup sejahtera," ujarnya.

Menurut dia, salah satu kunci keberhasilan masyarakat dalam merenda hidup sejahtera, adalah bagaimana masyarakat merencanakan hidup secara baik.

Baca: KPK Limpahkan Berkas Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor

Perencanaan itu harus dimulai sejak sepasang pria dan wanita sepakat hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Sejak komitmen itu disepakati untuk dilalui, diharapkan pasangan tersebut sudah mulai merencanakan dua anak cukup tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, merencanakan pendidikan anak-anak bahkan nasib dan masa depan mereka. (*)