Polres Kupang Ajukan Dana Pengamanan Pilkada Rp 15 M, Masih Dibahas Pemkab dan DPRD

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Edy Hayon

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Kepolisian Resor (Polres) Kupang telah mengajukan dana pengamanan tahapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kupang tahun 2018 mendatang sebesar R 15,4 miliar.

Dana tersebut masih dibahas antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD setempat sehingga belum ada persetujuan plafon tetap anggaran dimaksud.

Namun, untuk pengamanan tahapan pelaksanaan pilkada nanti, Polres Kupang akan menerjunkan personel sebanyak 1.200 orang untuk mengawal di 24 kecamatan yang ada.

Baca: Penyidik Polres TTS Serahkan 4 Tersangka Kasus Human Trafficking kepada Jaksa

Kapolres Kupang, AKBP Adjie Indra Dwiatma, S.Ik, kepada wartawan di Oelamasi, Kamis (30/11/2017), menjelaskan, untuk pengamanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak khusus di Kabupaten Kupang, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran.

Anggaran yang diajukan tersebut telah memperhitungkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari pentahapan sampai kepada selesainya tahapan pilkada.

Baca: Dominikus Sempat Tarik Ekor Komodo Saat Menggigit Yosep Asak

Besarnya anggaran yang diajukan, kata Adjie, senilai Rp 15,4 miliar dan belum ada kepastian berapa yang akan ditetapkan.

"Kita cuma ajukan nanti kan antara pemerintah dan dewan yang bahas juga tetapkan. Kita tunggu saja berapa yang ditetapkan dan ini hanya khusus pilkada Kabupaten Kupang. Untuk pemilihan gubernur tidak termasuk dalam anggaran yang kita ajukan itu. Untuk personil kita sudah siapkan sekitar 1.200 orang yang akan bekerja penuh mengawal seluruh tahapan nanti," katanya.

Menurut Adjie, wilayah Kabupaten Kupang memang dari segi topografi cukup sulit dan pihaknya juga sudah memetakan titik-titik rawan.

Intinya, seluruh tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kupang harus berjalan aman, lancar dan sukses.

Baca: Kapolda NTT Minta Masyarakat Stop Tangkap Penyu

Untuk itu, sebelum personel diterjukan ke lapangan, akan dilakukan kegiatan pameran kekuatan dan memberikan arahan mengenai tugas yang akan dijalankan nanti.

Sebelumnya, Pemkab Kupang telah mendukung pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) dan pilkada Kabupaten Kupang tahun 2018 dengan total dana sebesar Rp 7.719.578.000.

Dukungan dana itu ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Bupati Kupang, Dr. Ayub Titu Eki bersama Ketua Panwaslu Kabupaten Kupang, Meri Tiran dan direncanakan proses pencairannya dilakukan melalui dua tahap.

Pantauan Pos Kupang di Oelamasi, Selasa (28/11/2017), hadir pada penandatanganan ini Bupati Kupang, Dr. Ayub Titu Eki selaku pihak pertama dan Ketua Panwaslu, Meri Tiran selaku pihak kedua.

Sebelum dilakukan penandatanganan bersama dibacakan surat keputusan yang mengatur soal penggunaan dana dimaksud.

Dalam ketentuannya, pihak pertama menyerahkan dana kepada pihak kedua dan melakukan monitoring evaluasi penggunaanya.

Baca: Waduh! Perempuan Hamil 9 Bulan Digelandang ke Rutan SoE. Ternyata Gara-Gara Hal Ini

Sementara pihak kedua menerima dana dan mengelola sesuai aturan yang berlaku serta memberikan pertanggungjawaban pnggunaannya.

Pencairan dana dilakukan dalam dua tahap dimana tahap pertama sebesar Rp 1.977.327.000 bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Kupang tahun 2017 dan tahap kedua Rp 5.742.221.000 dari APBD murni Kabupaten Kupang tahun 2018.

Penggunaan dana tersebut juga diatur melalui penandatanganan pakta integritas termasuk membuat surat pernyataan siap bertanggung jawab dalam hal penggunaan anggaran.

Jika dalam pelaksanaan ada sisa dana, maka wajib dikembalikan ke kas negara.

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki dalam arahannya menyampaikan bahwa dengan penandatanganan NPHD ini maka Panwaslu siap melaksanakan tugas persiapan dan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pilkada. Dengan dana dimaksud diharapkan seluruh kegiatan dalam dikawal dengan baik sehingga pelaksanaan pilgub dan pilkada Kabupaten Kupang berjalan aman dan sukses.

Baca: BREAKINGNEWS: Warga Ruteng Yosep Asak Digigit Komodo di Loh Buaya Rinca

"Memang daerah kita ini sangat sulit terjangkau. Tetapi pengalaman pilkada di Kabupaten Kupang selama dua periode yang saya ikuti, walaupun daerah Kabupaten Kupang sulit, tetapi pelaksanaan pilkada berjalan aman, lancar dan sukses.

Saya yakin panwaslu akan bekerja secara baik dan mudah-mudahan tetap aman. Khusus mengenai pengelolaan anggaran saya harapkan tetapa mengikuti aturan sehingga tidak tersentuh masalah hukum," katanya.

Sementara Meri Tiran menjelaskan, dengan adanya dana yang sudah ditandatangani ini, maka tugas pengawasan akan sangat terbantu.

Saat ini beberapa kegiatan sudah dilakukan seperti pelantikan PPK dan selanjunya dikuti dengan kegiatan rapat kerja bersama.

Dana yang ada memang sangat rasional walaupun dalam usulan mereka sekitar Rp 8 miliar lebih, tetapi setelah dirasionalisasi bersama pemerintah, dengan Rp 7 miliar lebih mencukupi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pelaksanaan hajatan politik ini.

"Untuk pengawasan saya kira berjalan baik karena di setiap kecamatan ada tiga anggota lalu di desa juga ada. Kita sudah koordinasi bersama dan akan bekerja maksimal.

Kendaraan operasional juga mendukung untuk kita mobilisasi melakukan tugas nanti," kata Tiran. (*)