APBD 2018 Belum Ditetapkan, DPRD Kabupaten Kupang Terancam Tidak Terima Gaji

Ternyata, DPRD Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang belum bahas APBD 2018

APBD 2018 Belum Ditetapkan, DPRD Kabupaten Kupang Terancam Tidak Terima Gaji
POS KUPANG/JULIANUS AKOIT
Hendrik Paut 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayon

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni Kabupaten Kupang tahun 2018 sampai saat ini belum dibahas antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang.

Sementara sesuai denganKeputusan Mendagri dan Surat Edaran Gubernur NTT bahwa RAPBD kabupaten/kota tahun 2018 selambat-lambatnya ditetapkan pada 30 November 2017.

Terhadap belum diadakan pembahasan RAPBD berimbas pada terancamnya pembayaran gaji pimpinan dan anggota dewan termasuk bupati-wakil bupati selama 6 bulan kedepan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Drs. Hendrik Paut, M.Pd kepada wartawan di Oelamasi, Selasa (21/11/2017) menjelaskan, berkenaan dengan Keputusan Mendagri dan Surat Edaran Gubernur NTT mengenai jadwal penetapan APBD murni kabupaten/kota tahun 2018 paling lambat disahkan tanggal 30 November, khusus di Kabupaten Kupang sampai saat ini RAPBD belum dibahas bersama antara pemerintah dan DPRD.

Pemerintah sudah menyerahkan KUA PPAS dan diharapkan dewan segera menyusun jadwal sidang melalui sidang badan musyawarah (Banmus).

Dengan kondisi tinggal 8 hari kalender, kata Hendrik, diharapkan pemerintah dan dewan secara marathon membahasnya sehingga pada tanggal 30 November telah selesai dan bisa disahkan.

Menurut Hendrik, jika selama kurun waktu 8 hari ke depan pembahasan tidak mencapai final maka konsekuensinya akan mendapatkan sanksi bagi bupati dan dewan.

Sanksi tersebut berupa tidak akan memperoleh hak berupa gaji selama 6 bulan ke depan. Untuk itu, kata Hendrik, dirinya sudah menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan dewan sehingga proses pembahasan berjalan sesuai agenda yang akan ditetapkan banmus.

"Untuk dokumen RAPBD sudah ada, sekarang tinggal pembahasan bersama dewan. Ini memang konsekuensi jika RAPBD betul-betul tidak bisa disahkan. Kalau pimpinan daerah bilang tidak terima gaji mau bilang apa. Makanya kami masih optimis dalam tenggang waktu beberapa hari kedepan akan kita bahas bersama. Saya sudah minta pimpinan OPD agar selama proses pembahasan RAPB 2018 tidak boleh ada yang keluar daerah. Kita fokus pada anggaran karena ini menyangkut masa depan daerah ini. Pembahasan KUA PPAS sudah dimulai sejak 1 November. Namun, sampai sejauh ini pembahasan RAPBD belum terlaksana dan saya yakin setelah banmus tetapkan jadwal kita sudah bisa bahas," katanya.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved