Pemerintah Disarankan Gendeng Lembaga Agama Atasi Kekerasan Anak dan Perempuan

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT harus bekerjasama dengan lembaga agama dan lembaga swasta lainnya untuk mengatasi masalah kekerasan anak dan perempuan di NTT.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Elphi Parera mengatakan kekerasan anak dan perempuan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain, lingkungan, perkembangan teknologi digital.

"Karena itu untuk mengatasinya, butuh kerjasama semua komponen. Salah satu komponen yang bisa eliminasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dari keluarga. Pemerintah juga harus bekerjasama dengan tokoh agama serta LSM yang peduli masalah perempuan dan anak," kata Parera saat ditemui Rabu (8/11/2017).

Baca: Menakutkan! Kasus Kekerasan Anak Jangka Tiga Bulan Sudah 30 Kasus di Sumba Timur

Baca: Ini Alasannya Mengapa Satgas Kekerasan Perempuan dan Anak Dibentuk Sampai ke Desa

Dia mengingatkan pemerintah jangan mengambil peran dari keluarga atau lembaga-lembaga yang peduli terhadap kasus kekerasan. Sebaliknya harus melibatkan peren semua komponen.

"Harus ada gerakan bersama untuk mengatasi kasus kekerasan perempuan dan anak," katanya.

Sedangkan soal kasus yang selalu terjadi, dia mengatakan, negara Indonesia adalah negara hukum, karena itu semua kasus kekerasan perempuan dan anak harus diproses secara hukum.

"Saya kira tidak boleh kompromi dalam kasus-kasus seperti ini, sebab akan terkesan penerapan hukum ganda. Kita harus tegakan hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.(*)