Komisi IV DPR RI Minta Kepastian Kualitas Beras di Gudang Bulog
Komisi IV dipimpin Edhy Prabowo dan diterima Direktur Operasional dan Ppelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso.
lihat foto
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komisi IV DPR RI saat mengunjungi gudang Bulog Divre NTT ingin memastikan kualitas beras yang ada di dalam gudang sehingga Komisi IV meminta Bulog untuk membuka salah satu karung dan menimbang karung berisi beras tersebut.
Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke gudang Bulog pada Sabtu (28 /10 /2017).
Komisi IV dipimpin Viva Yoga Mauladi, M.Si dan diterima Direktur Operasional dan Ppelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso.
Pada saat itu, dilakukan penimbangan dan ternyata berat beras per kg 15,8 kg dan setelah dibuka ternyata beras cukup baik dan tidak berbau. Bahkan pimpinan Komisi IV sempat mengambil dengan tangan beras karung yang dibuka oleh petugas.
Pada kesempatan tersebut, Karyawan Gunarso mengatakan 99 persen beras yang ada di Bulog Divre NTT didatangkan dari luar NTT yakni dari Surabaya, Makassar.
Karena pengadaan di dalam NTT hanya 2000 ton saja. Sedangkan untuk kebutuhan setiap bulan yakni untuk rasta sebanyak 8000 ton dan 2000 ton untuk ASN, TNI dan Polri.
Dijelaskan Divre NTT terdiri dari 8 kantor Sub, dan dua seksi logistic yang layani 22 kabupaten kota ada45 unit gudang dengan kapasitas 48 ribu ton. Saat ini stok sebanyak 27 ribu ton dan akan datang lagi 25 ribu ton dari Surabaya dan sehingga total mencapai sekitar 50 ribu ton.
"Stok cukup untuk penyaluran sampai akhir tahun 2017," katanya.
Karyawan Gunarso mengatakan bulog Divre NTT mencoba mencukupi kebutuhan diawal Oktober dan November karena biasa distribusi di pulau pulau terpengaruh oleh gelombang dan angin. "Di bulan November dan Desember sulit didistribusikan karena cuaca karena itu sesegera mungkin beras ada di seluruh gudang, katanya.
Sampaikan Isu Strategis
Karyawan Gunarso mengatakan ada isu strategis saat ini terkait dengan rencana pemerintah untuk mengganti beras rastra dengan bantuan pangan non tunai.
"Ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi Bulog ke depan terutama dalam kaitan dengan perlindungan petani. Jika Bulog tidak lagi melakukan penyaluran rastra maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana dengan pembelian beras petani yang akan mulai panen pada bulan Februari nanti.
Banyak petani kecil yang menghasilkan beras medium dan kalau bulog melakukan pembelian beras dengan harga komersial maka akan disalurkan ke mana karena rastra sudah berhenti. Tentu akan berdampak pada pembelian beras karena bulog harus berubah dengan membeli beras premium yang disukai oleh masyarakat," katanya.
Bantuan pangan non tunai akan dibagikan dalam bentuk kartu untuk dimanfaatkan untuk beras gula minyak dan lai dan sifatnya Warteg sehingga siapapun boleh memasok sebagai agen yang ditunjuk pemerintah.
