Perlu Tarif Atas dan Bawah Untuk Hindari Perang Tarif Antara Operator Travel

Laporan Wartawan Pos Kupang, Hermina Pello

POS KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah daerah harus memfasiltasi adanya batas tarif atas dan bawah agar tidak terjadi perang tarif oleh operator Tour travel

Demikian, Ketua DPP H Asnawi Bahar, SE, MSI saat dialog pada acara Focus Disscussion Group (FGD) pada acara Collaborative Destination Development dan Komodo Travel Mart 2017 di Swiss Bellin Kristal Hotel Kupang, Kamis (19 /10 /2017).

Sebelumnya, ada peserta FGD dari travel agent di Labuan Bajo yang mengeluhkan adanya perang tarif antar operator Tour travel di Labuan Bajo sehingga dampaknya tidak sehat terhadap operator yang ada.

Selain itu juga, sarana dan prasarana yang ada juga belum memadai sehingga menyulitkan bagi operator Tour travel.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Asita Indonesia, H Asnawi Bahar, SE, MSI mengatakan masalah perang harga maka jalan keluarnya adalah perlu adanya regulasi.

"Harus ada itikad baik dari pemain di Labuan Bajo untuk maju. Kita mau cari pekerjaan atau profit lebih baik," tanya ketua DPP Asita Indonesia dua periode ini.

Pilihan adalah semua operator Tour harus duduk bersama untuk menentukan tarif atas dan tarif bawa seperti Airlines dan ditetapkan oleh pemerintah sehingga kalau ada yang melanggar maka ada sanksi.

Asnawi mengajak semua operator Tour di Lab Bajo agar
duduk bersama untuk bicara mengenai harga atas dan bawah didukung oleh regulasi dan juga operator agar masuk jadi anggota Asita sehingga bisa difasilitasi dan bisa diawasi.

Kendalanya adalah ada yang tidak mau masuk menjadi anggota Asita, di Labuan Bajo masih ada Instruktur diving liar dan lainnya..

Terkait dengan infrastruktur, Asnawi memohon agar penataan infrastruktur di Labuan Bajo bisa ada percepatan karena Labuan Bajo adalah salah satu dari 10 destinasi baru sehingga harus ada percepatan infrastruktur.

Kadis Pariwisata Provinsi NTT, Dr Marius Ardu Jelamu juga mengakui kalau masalah infrastruktur di Labuan Bajo belum memadai misalnya di pintu masuk kedatangan dimana prosedur penerimaan tamu belum bagus bahkan terkesan tidak etis karena ada yang teriak-teriak. Untuk itu perlu koordinator antara pemerintah daerah dengan pengelola bandara di sana. (*)