Gong Pemilihan Bupati dan Wabup Sikka Sudah Mulai Dibuka
Ini cara KPUD Kabupaten Sikka membuka pesta demokrasi, pemilihan bupati dan wakil bupati
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Marsel Ali
lihat foto
Laporan wartawan Pos Kupang, Eginius Mo'a
POS KUPANG.COM, MAUMERE - Pesta demokrasi rakyat lima tahunan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pemilikada) Sikka di Pulau Flores, Rabu (4/10/2017) resmi ditabuh oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sikka.
Tabuhan gong waning dan tarian adat Sikka, dengan `moat waning' (gendang terbuat dari kulit sapi dan kambing) menjadi maskotnya.
Peresmian berlangsung di halaman KPUD Sikka Jalan El Tari Dalam, dipimpin Ketua Komisoner KPUD Sikka, Vivano Bogar, S.Fil,S.H, dan anggota, Komisioner KPUD Propinsi NTT, Theresia Siti, Bupati Sikka, Drs.Yoseph Ansar Rera, Wakil Ketua DPRD Sikka, Donatus David, S.H, dan anggota Forkompimda.
Vivano mengatakan, pembukaan Pemilukada Sikka dipilih hari Rabu bertepatan dengan hari pemungutan suara serentak tanggal 27 Juni 2018.
Pembukaan Pemilukada ini sekaligus membangunkan kembali kesadaran masyarakat Sikka bahwa hari ini (Rabu), tahapan Pemilukada sudah dimulai.
"Ini pesta kita bersama, karena perhelatan ini untuk kepentingan kita bersama menghasilkan pemimpin daerah yang akan melayani seluruh rakyat Sikka," ujar Vivano.
Menurut Vivano, KPUD akan mengutamakan pelayanan maksimal agar seluruh rakyat Sikka yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemunguatan suara 27 Juni 2018. Warga dapat menyampaikan haknya bila sudah punya KTP-E atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Kami imbau warga kepada warga Sikka yang belum punya KTP datang lakukan perekaman KTP ke Disdukcapil atau datang ke kantor camat," imbau Vivano.
Ketua Panwaslih Sikka, Harun Rasid, pemilukada bukan sesuatu yang menakutkan, karena itu jangan muncul kecanggungan. Koordinasi dan komunikasi harus terus dibangun supaya semua berjalan sesuai regulasinya. Kepada semua peserta pemilukada ikuti tahapan sesuai aturannya.
"Saya yakin kalau semua mengikuti aturan dan regulasi, pelanggaran akan nihil. Kami harapkan partai politik dan KPUD ikut melakukan pendidikan politik sampai ke masyarakat," ujar Harun.
Harun mengingatkan masa tenang masih sering dimanfaatkan oleh oknum melakukan aktivitas politik supaya dihentikan. Aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri menjunjung tinggi netralitas. Jangan sampai ada yang telibat dalam pemilukada. (*)
