Sesudah Ketemu Presiden, Panglima TNI Ralat Informasi soal 5.000 Pucuk Senjata dari Intelijen

Gatot mengatakan, sebuah informasi bisa dikatakan sebagai produk intelijen jika memenuhi sejumlah unsur.

Editor: Agustinus Sape
pos kupang/kolase
Joko Widodo dan Gatot Nurmantyo 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meralat pernyataannya mengenai pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer dia dapat dari informasi intelijen.

"Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen," ucap Gatot, saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Dalam acara reuni dengan sejumlah purnawirawan TNI pada Jumat (22/9/2017) lalu, Gatot mengatakan bahwa informasi yang dia dapat akurat.

Namun, Gatot mengatakan, sebuah informasi bisa dikatakan sebagai produk intelijen jika memenuhi sejumlah unsur.

"Informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, di mana dilakukan, bilamana dilakukan, di mana," kata dia.

Akibat pernyataannya yang menjadi polemik itu, Gatot pun dipanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai klarifikasi.

Akan tetapi, Gatot enggan membeberkan apa yang ia bicarakan dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu.

Sudah Ketemu

Presiden Joko Widodo mengakui sudah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pertemuan berlangsung di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/9/2017) malam, saat Jokowi tiba dari kunjungan kerja di Provinsi Bali.

Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan mengenai pernyataan Gatot yang kerap menimbulkan polemik.

"Ya tadi malam, setelah saya dari Bali, (Panglima) sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (27/9/2017).

Panglima TNI memang biasanya mengantar dan menjemput di Bandara Halim tiap kali Jokowi melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri.

Jokowi mengaku tidak bisa mengungkapkan soal penjelasan yang disampaikan Panglima kepadanya. Menurut dia, tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik.

Ia justru meminta publik untuk mengacu pada pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved