Anggota DPRD Mabar Reses di Desa Tiwu Nampar, Ini Keluhan Warga kepada Blasius Janu
Guru berstatus PNS yang mengajar di sekolah itu hanya satu orang. Selebihnya guru swasta berstatus komite.
Penulis: Servan Mammilianus | Editor: Agustinus Sape
lihat foto
Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Servan Mammilianus
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Masyarakat di Kampung Mbuhung dan sekitarnya di Desa Tiwu Nampar mengeluhkan kekurangan tenaga guru berstatus PNS yang mengajar di SD setempat.
Guru berstatus PNS yang mengajar di sekolah itu hanya satu orang. Selebihnya guru swasta berstatus komite.
Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Mabar, Blasius Janu, saat reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) di Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Jumat (22/9/2017).
"Guru ASN (Aparat Sipil Negara, Red) hanya satu orang. Sedangkan yang lainnya guru komite. Keluhan itu tentu akan kami teruskan kepada pemerintah agar segera diatasi," kata Blasius.
Selain tentang kekurangan tenaga guru, masyarakat juga mengeluhkan batas hutan yang dipindahkan ke dekat pemukiman mereka.
Padahal sebelumnya, batas hutan jauh dari perkampungan.
Masyarakat pun berharap agar Kecamatan Komodo Selatan segera dimekarkan dari Kecamatan Komodo.
Pada reses itu, anggota dewan dari Hanura tersebut juga menyumbangkan bibit pohon kepada warga.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Mabar, Marthen Magol yang dikonfirmasi Pos Kupang mengatakan, bisa menambah guru PNS di Desa Tiwu Nampar.
"Di Tiwu Nampar itu namanya SDK Kenari. Tentang kekurangan guru PNS, kami akan berusaha agar dalam waktu dekat bisa ditambah," kata Marthen.
Ditambahkannya, pemerintah terus berupaya agar semua sekolah bisa diperhatikan merata namun harus bertahap. (*)
