Nani Bethan Sarankan Pemda Flotim Tetapkan Perusahaan Pengguna Jasa Tol Laut

Dalam mengangkut Sembako, perusahaan tersebut tidak boleh menggunakan transportasi reguler.

Nani Bethan Sarankan Pemda Flotim Tetapkan Perusahaan Pengguna Jasa Tol Laut
pos kupang
Ketua DPRD Flores Timur, Yoseph Sani Bethan 

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Felix Janggu

POS KUPANG.COM, LARANTUKA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur, Yoseph Sani Bethan menyarankan pemerintah segera mengambil solusi menekan harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Flores Timur.

Politisi Golkar yang akrab disapa Nani Bethan ini mengusulkan agar pemerintah menetapkan perusahaan di Kota Larantuka sebagai pengguna tol laut.

Menurutnya, dalam mengangkut Sembako, perusahaan tersebut tidak boleh menggunakan transportasi reguler.

Baca: Wabup Flotim: Tol Laut Belum Tekan Disparitas Harga Sembako

"Sidak itu jangan hanya bombardir-bombardir saja. Harus disikapi dengan kerangka berpikir untuk menyelesaikan masalah," kata Nani Bethan saat ditemui di Larantuka, Rabu (20/9/3017).

"Jadi jangan bom sana bom sini, bom habis tidak ada solusi. Sidak justru akan membuat keprihatinan sosial baru di masyarakat," ujarnya merespon Sidak yang dilakukan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli terhadap kapal tol laut beberapa waktu lalu.

Prinsip program tol laut, kata Nani Bethan supaya menekan biaya beli Sembako di Flores Timur.

Baca: Sidak Tol Laut di Pelabuhan, Agus Boli Dapati Kontainer Berisi Bata Ringan

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tol laut dalam mengangkut Sembako tidak perlu gunakan kapal reguler.

Masyarakat juga diberitahukan toko-toko yang menjual Sembako pengguna jasa tol laut.

Menurut Nani Bethan, sebagian Sembako bisa jadi dimuat dengan kapal reguler, sebagian dengan kapal tol laut.

Baca: Dilayari Tol Laut, Harga Barang di Rote Turun 10-20 Persen

Dengan demikian pengusaha sulit menetapkan harga, pemerintah juga sulit mengidentifikasi barang-barang yang menggunakan tol laut.

Setelah itu, kata Nani Bethan, perlu menempatkan perwakilan pemerintah di Surabaya untuk kontrol isi barang yang dimuat kapal tol laut.(*)

Penulis: Felix Janggu
Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved