Berita Timor Rote Sabu

DPRD Belu Konsultasikan Polemik LPPL Belu TV, Begini Jawaban Pemprov NTT

DPRD Belu kembali melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi (Pemprov) NTT pada Kamis (14/9/2017).

DPRD Belu Konsultasikan Polemik LPPL Belu TV, Begini Jawaban Pemprov NTT
POS KUPANG/EDY BAU
Wakil Ketua DPRD Belu, Beny J. Hale 

Laporan Wartawan Pos-Kupang, Edy Bau

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA--Terkait adanya polemik keberadaan lembaga penyiaran publik (LPPL) Belu TV, DPRD Belu kembali melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi (Pemprov) NTT pada Kamis (14/9/2017).

Wakil Ketua DPRD Belu, Beny Hale yang dihubungi Pos Kupang, Sabtu (16/9/2016) mengatakan, pihaknya telah menemui Asisten I Sekda Provinsi NTT untuk mengkonsultasikan hal tersebut.

Dikatakannya, hasil evaluasi dan konsultasi itu, belum ada keputusan karena dari pemerintah provinsi masih harus mengundang Dinas Kominfo provinsi untuk mendapatkan penjelasan dan tanggapan megenai itu.

"Kamis kemarin baru konsultasi, ke sana ketemu asisten I dan asisten I bilang karena menyangkut hal-hal teknis maka harus mengundang kadis Kominfo untuk minta penjelasan teknis terkait hal ini," ungkapnya.

Oleh karena belum ada penjelasan teknis, kata Beny, untuk sementara keputusan final terkait keberadaan LPPL Belu TV entah mau menggunakan dasar hukum UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah ataukah UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP nomor 15 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik.

"Jadi belum final itu. Menurut saya, inikan ada dasar aturannya, UU 32 dan UU 23, masih kontroversi maka kita minta penjelasan secara teknis dari kominfo provinsi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur NTT dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Belu tertanggal 28 Agustus 2017 menyebutkan, agar lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) Belu TV digabungkan pada dinas komunikasi dan informatika.

"Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu agar melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika," demikian salah satu permintaan dalam surat yang ditandatangani Penjabat Sekda NTT, Emanuel Kara itu.

Menurut Gubernur, LPPL Belu TV bukan merupakan perangkat daerah dan tidak dapat ditata menjadi lembaga lain di luar perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Lebih lanjut disebutkan, penempatan pejabat struktural pada LPPL Belu TV yang telah dilantik pada bulan Oktober 2016 lalu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. (*)

Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved