Senin, 13 April 2026

Anggota DPRD Ini Dilarang Pihak Hotel Mengunjungi Pantai Wae Cecu Labuan Bajo

Saya dihadang dengan cara yang siapa pun pasti tersinggung. Saya tanya, kenapa dilarang dijawab ada aturan baru

Penulis: Servan Mammilianus | Editor: PosKupang
pos kupang/servatinus mammilianus
Suasana Pantai Pede Labuan Bajo, Minggu (16/4/2017). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Servan Mammilianus

POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO -- Selain warga masyarakat, pihak hotel juga melarang seorang anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk mengunjungi pantai Wae Cecu Labuan Bajo.

Oknum anggota DPRD dimaksud yakni Ansel Jebarus. Dia dilarang petugas hotel saat hendak mengunjungi pantai itu beberapa hari lalu.

"Saya dihadang dengan cara yang siapa pun pasti tersinggung. Saya tanya, kenapa dilarang dijawab katanya ada aturan baru agar tidak boleh mandi di pantai itu, katanya karena ada barang yang hilang di hotel itu. Lalu saya menoleh ke arah pantai, ternyata banyak bule yang sedang mandi. Kok kalau bule boleh, kalau warga kita sendiri tidak boleh," kata Ansel di Labuan Bajo, Selasa (4/7/2017).

Menurutnya, persoalan yang dialaminya itu bukan substansi tetapi kasuistik.
Substansi soalnya menurut dia, jangan sampai makin banyak orang yang merasa tidak ada lagi ruang publik yang bisa dinikmati di wilayah pesisir pantai.

Sementara di sisi lain, pengusaha bisa bebas menguasai pantai menjadi kawasan privasi. Padahal aturannya 100 meter dari garis pantai itu adalah sepadan pantai untuk umum.

Ketua DPRD Mabar, Blasius Jeramun meminta pemerintah bersama para pemilik hotel serta pegiat pariwisata untuk membicarakannya secara bersama. Jeramun berharap pemerintah segera menegur pihak hotel yang melarang.

"Siapa yang kasih izin hotel itu untuk kuasa sampai pesisir pantai. Tolong nanti pemerintah jelaskan. Makanya saya juga tidak setuju kalau Pantai Pede diprivatisasi. Wakil Bupati tolong langsung dijelaskan," kata Blasius dengan nada tinggi.

Wakil Bupati Mabar Maria Geong, saat itu berjanji untuk segera mencari solusi.

"Saya sepakat bahwa kita harus cari solusi, meminta pertanggungjawaban pihak hotel. Pemerintah dan DPRD serta asosiasi perhotelan, bersama-sama membicarakan ini. Kami akan sampaikan ke bapak bupati," kata Maria.*

Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved