Kabupaten Lembata Alami Devisit Rp 80 Miliar
Devisit anggaran di Kabupaten Lembata berdampak pada kegiatan operasional,termasuk proyek-proyek di setiap SKPD.
Penulis: Frans Krowin | Editor: Gerardus Manyela
Laporan Wartawan Pos KUpang.Com, Frans Krowin
POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata devisit anggaran Rp 80 miliar lebih.
Akibatnya kegiatan operasional di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tidak bisa dilaksanakan sama sekali.
Hal itu dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lembata, Alo Butho ketika ditemui Pos Kupang.Com di ruang kerjanya, Rabu (1/3/2017) siang.
"Benar, saat ini pemerintah mengalami devisit anggaran. Nilainya mencapai Rp 80 miliar lebih.Tapi itu bukan devisit murni. Saat ini kami sedang menyiasati agar kejadian ini tidak berdampak buruk bagi pelaksanaan pembangunan di daerah ini," ujarnya.
Informasi yang dihimpun Pos Kupang.Com menyebutkan, sejak Januari 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata mengalami kesulitan dana untuk membiayai sejumlah pekerjaan pembangunan daerah.
Krisis anggaran mengakibatkan gaji para pegawai negeri sipil (kini ASN, Red) di daerah tersebut tidak terbayar selama dua bulan berjalan. Gaji untuk bulan Januari baru dibayar pertengahan Februari. Sementara gaji Februari, sampai sekarang belum dibayar.
Selain itu, proyek-proyek pembangunan juga tidak bisa dikerjakan. Bahkan sejak pergantian tahun sampai saat ini, setiap SKPD lebih banyak berdiam diri, karena tak ada anggaran untuk membiayai kegiatan operasional.
Tunjangan sertifikasi para guru juga tidak bisa direalisasikan. Sementara gaji anggota DPRD Lembata pun tidak bisa dibayar sebagaimana biasanya. Devisit anggaran itu mengakibatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus memrioritaskan kegiatan yang amat mendesak sifatnya.
Alo Butho menyebutkan, devisit anggaran itu benar terjadi dan kini sedang dalam upaya mengatasinya. Bila devisit anggaran ini tidak segera diatasi maka Lembata akan mengalami devisit murni pada akhir tahun 2017 mendatang.
"Kalau devisit anggaran saat ini tidak segera diatasi, maka Lembata akan mengalami devisit murni dalam tahun anggaran berjalan. Makanya, kami sudah meminta DPRD Lembata agar segera menggelar rapat bersama pemerintah untuk membicarakan masalah ini," ujar Alo.
Ia menyebutkan, DPRD harus cepat menjadwal ulang pertemuan dengan pemerintah sehingga secara bersama-sama bisa menjadwalkan kembali sejumlah kegiatan pembangunan pada SKPD untuk segera dilaksanakan.
Dijelaskannya, devisit anggaran tersebut belum sampai pada tahap yang mencemaskan. Hanya saja, dampak dari devisit itu sangat terasa pada setiap instansi pemerintah. Sekarang ini SKPD tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti yang direncanakan.
