Yap Thiam Hien, Advokat yang Tak Kenal SARA

POS KUPANG.COM, JAKARTA- Sejumlah nama petinggi pemerintahan era Presiden Soekarno ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Salah satu mantan pejabat yang duduk di kursi pesakitan saat itu adalah Subandrio. Sebelum ditangkap, Subandrio pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri dan Ketua Badan Pusat Intelijen.

Subandrio didakwa terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 yang santer diberitakan sebagai gerakan subversif dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat Mahmilub digelar tidak ada satu pun pengacara yang berani membela Subandrio.

Kebencian terhadap Orde Lama dan ketakutan dicap simpatisan PKI membuat hampir semua orang enggan campur tangan. Di tengah ketakutan itu, Yap Thiam Hien berani menyatakan diri menjadi penasehat hukum Subandrio dan membelanya di pengadilan.

Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Rudyanto Antonius dalam buku Yap Thiam Hien, Pejuang Lintas Batas, perkara Subandrio merupakan kasus politik pertama yang ditangani oleh Yap.

Sikap Yap jelas, dia bukan sekutu atau simpatisan Subandrio, apalagi simpatisan PKI. Dia juga salah seorang yang menolak kediktatoran rezim Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

Namun, atas alasan demi keadilan dan hak asasi manusia, Yap bersedia untuk membela Subandrio di meja hijau.

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution pernah mengatakan, bagi Yap, "the rule of law, bukan the law of the rulers" (kuasa hukum, bukan hukum penguasa) adalah esensi negara hukum.

Bagi Yap Thiam Hien, advokat bebas berdaulat bersama dengan suatu kekuasaan kehakiman yang bebas berdaulat.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan kondisi Indonesia pada saat itu di mana pihak yang berkuasa berhak menentukan bahkan memanipulasi aturan demi kepentingannya.

Yap mengkritisi tuntutan hukuman mati atas Subandrio yang diajukan oleh oditur (jaksa penuntut dalam pengadilan militer). Menurut Yap, nyawa manusia adalah karunia dari Tuhan, maka hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia.

Selain itu Yap juga berpendapat bahwa jika Subandrio tidak dihukum mati, maka Subandrio bisa mengamalkan ilmunya sebagai dokter untuk kesejahteraan masyarakat.

Meski pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati terhadap Subandrio, namun Yap sudah menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan perikemanusiaan.

Sepak terjang Yap membela kemanusiaan juga terlihat dalam kasus AM Fatwa. Anggota DPD yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR itu merupakan tokoh muslim yang dituduh terlibat demonstrasi massa di Tanjung Priok tahun 12 September 1984.

Peristiwa tersebut berakhir menjadi salah satu tragedi kejahatan hak asasi manusia di Indonesia.