Menunggu Kiprah AKD DPRD NTT

POS KUPANG.COM - Pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTT akhirnya selesai dengan terpilihnya ketua-ketua komisi dan anggota-anggotanya, Selasa (17/1/2017). Pemilihan berlangsung di ruang komisi masing- masing. Sistem pemilihannya bervariasi. Ada yang dilakukan secara aklamasi, ada pula dengan sistem voting.

Dari komposisi yang ada, terlihat ke mana kiblat mereka. Menurut pantauan media ini, dari lima komisi yang ada di DPRD NTT, ketuanya didominasi oleh anggota-anggota dari parpol yang berkoalisi di Kota Kupang. Ada apa?

Kalau kita mengikuti proses pembahasan AKD ini sehari sebelumnya, memang terlihat adanya tarik-menarik kepentingan. Sidang pembahasan yang dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno harus diskors sampai tiga kali. Masalahnya berkutat pada susunan Fraksi NasDem yang belum dibacakan oleh pimpinan Dewan karena belum ada surat keputusan dari partai, dan karena itu diminta untuk sementara menggunakan susunan fraksi lama.

Kalau tidak ada kepentingan apa pun, dan kalau memang semua fraksi harus lengkap, sidang mestinya ditunda saja menunggu dikeluarkannya SK susunan Fraksi NasDem. Atau dibiarkan saja NasDem menggunakan susunan fraksi lama.

Tetapi itulah, karena masing-masing sudah punya kepentingan, maka sidang jalan terus sampai dengan terpilihnya ketua-ketua komisi yang dilaporkan didominasi oleh anggota dari partai- partai yang berkoalisi di Kota Kupang, kecuali Fraksi NasDem.
Apa sih lebihnya menjadi ketua komisi? Yang jelas semua anggota DPRD adalah anggota komisi. Yang beda hanya komisi dan ada yang menjadi pimpinan. Tapi, mengapa rapat jadi alot?

Bisa jadi di kalangan DPRD ada istilah komisi 'basah' atau
komisi 'kering'. Dan sudah pasti, pimpinan komisi itu punya tunjangan.

Tetapi kalau melihat tugas mereka, sama saja, mereka harus membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD oleh pemerintah dan seterusnya.

Justru tugas ini yang kita tunggu. Sudahlah siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi anggota biarlah menjadi urusan DPRD secara internal. Yang penting bagi kita sebagai masyarakat adalah, bagaimana komisi-komisi ini secara efektif menjalankan tugasnya pada hari-hari ke depan.

Kita akan lihat apakah mereka bekerja untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas atau bekerja untuk kepentingan masing-masing partai dan anggotanya. Atau jangan sampai hanya siap setuju-setuju saja pada keinginan pemerintah. Kita tunggu.*