Ombudsman NTT Terima 65 Pengaduan Tentang Pertahanan

"Kendala yang disampaikan BPN, yakni untuk pengukuran tanah seringkali berlarut-larut karena jumlah petugas pengukur tanah kurang atau terbatas. Saya juga sudah menyampaikan terkait kasus dugaan pungli yang menimpa AHAPM dan kakanwil sedang menelusurinya. Kakanwil menegaskan tidak ada toleransi terhadap pungli," kata Darius.

Meski setahun terakhir ini pengaduan pungli di BPN hanya satu kasus, demikian Darius, namun hal itu bukan mengindikasikan bahwa tidak ada pungli di BPN.
Pasalnya, praktek pungli kebanyakan sama-sama 'dinikmati' oleh pemohon atau masyarakat dan oknum petugas BPN.

"Bisa saja masyarakat mau cepat urus surat lalu memberikan sejumlah uang kepada petugas atau dimintai uang melebihi tarif yang diatur. Disini ada kesepakatan sehingga tidak akan mungkin saling lapor. Kecuali jika warga dirugikan, barulah dia melapor," kata Darius. (vel)