Pilgub DKI Jakarta

Ray Rangkuti: 'Janji Dana Rp 1 Milyar Agus-Sylvi' Potensi Politik Uang

Menanggapi dugaan adanya politik uang dalam kampanye cagub dan cawagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Pengamat politik Ray Rangkuti

Editor: Alfred Dama
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Ray Rangkuti dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) 

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Menanggapi dugaan adanya politik uang dalam kampanye cagub dan cawagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Pengamat politik Ray Rangkuti angkat bicara.

Ia mengatakan adanya 'obral janji' penggelontoran dana sebesar Rp 1 Milyar ke RT dan RW, merupakan hal yang harus dihentikan.

Janji tersebut merupakan pelanggaran administratif.

"Kan sudah diberikan penjelasan oleh Bawaslu, bahwa itu pelanggaran administratif, ya sebaiknya dihentikan," ujar Ray, saat ditemui di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Ray menambahkan, dana Rp 1 Milyar itu tidak sesuai visi dan misi pasangan nomor urut 1 tersebut.

"Karena seperti penjelasan Bawaslu itu, (dana 1 Milyar) tidak ada dalam definisi visi misi mereka," kata Ray.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni
Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Jumat (23/9/2016). Agus dan Sylviana resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal cagub dan cawagub Pilkada DKI Jakarta, setelah diusung oleh empat partai yakni Demokrat, PKB, PPP, PAN.

Ia pun mengaku heran lantaran ucapan terkait dana Rp 1 Milyar itu secara spontan terucap oleh pasangan tersebut saat melakukan kampanye ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta.

Karena itu, kata Ray, Bawaslu menganggap hal tersebut sebagai suatu pelanggaran dalam berkampanye.

"Tiba-tiba ada dalam ucapan (saat kampanye), nah oleh karena itu dianggap sebagai pelanggaran," kata Ray.

Menjanjikan dana dengan nilai yang cukup fantastis tersebut dinilai berpotensi memiliki kecenderungan sebagai money politic (politik uang).

"Kenapa?, karena ini buka persoalan kecil, ini berpotensi dianggap sebagai bagian dari politik uang," kata Ray. (Fitri Wulandari/Tribunnews)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved