Bupati Nagekeo Curhat Soal Pemotongan DAK Kepada Anggota DPR Hugo Parera
Kebijakan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) daerah oleh Menteri Keuangan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya pembangunan fis
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Alfred Dama
lihat foto
Laporan Wartawan Pos Kupang, Adiana Ahmad
POS KUPANG.COM, MBAY -- Kebijakan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) daerah oleh Menteri Keuangan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya pembangunan fisik.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.
Pemerintah daerah kalang kabut dan terpaksa menggunakan DAU untuk menutup biaya pembangunan fisik yang terlanjur dilelang. Akibatnya,, sejumlah program yang harus dibiayai DAU tahun 2016 urung dilaksanakan.
Persoalan ini menjadi topik utama dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera di Aula VVIP Bupati Nagekeo, Senin (7/2016).
Bupati Nagekeo, Elias Djo dalam pertemuan itu, mengungungkapkan, masih banyak infrastuktur dasar di daerah ini yang belum disentuh pemerintah daerah karena keterbatasan keuangan daerah. Di sisi lpain, ada kebijakan pemotongan DAK dari pemerintah pusat.
Elias mengatakan, Nagekeo.masih membutuhkanperhatian dari pemeribtah pusat terutama untuk pemenuhan kebutuhan di bidang infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan.
Di bidang infrastruktur, ungkap.Elias, Elias menjelaskan, untuk bidang infrastruktur, baik falam Kota Mbay maupun di desa, masih sebagian besar belum tersentuh oleh pemerintah.
Pada tahun 2016, sebagai dampak dari kebijakan pemotongan DAK, Kabupaten Nagekeo kehilangan pendapatan daerah senilai Rp 101.883.002.750,00. Pada tahun 2016, pendapatan daerah Kabupaten Nagekeo hanya Rp 101.992.418.000,00 atau turun Rp 101.883.002.750,00 dibandingkan tahun 2015 lalu senilai Rp 203.875.420.750,00.
Dengan kondisi ini, ini, demikian Elias, proses pembangunan di daerah Nagekeo cukup terhambat. Karena itu melalui Andreas Hugo Parera, Bupati Elias berharap, bisa membantu Pemkab Nagekeo untuk mendapat tambahan anggaran dalam memenuhi kelurangan anggatan pembangunan di daerah itu.
Sementara Asisten I Setda Nagekeo, Florentinus Pone mempertanyakan kelanjutan Proyek peningkatan kalan Aegela - Mbay.
"Melalui Pak Andre kita minta bantuan untuk bertanya ke Pemerintah Pusat tentang kejelasan proyek peningkayan Jalan Aegela-Mbay yang tertunda. Tertundanya proyek ini berdampak pada pembangunan jalan dua jalur Dadiwuwu-Danga yang membelah Kota Mbay,"kata Florentinus Pone.
Florentinus mengatakan, ketidakjelasan program peningkata kalan tersebut membuat masyarakat kecewa. Pasalny, masyarakat di sepanjang ruas jalan tersebut telah membebaskan lahan mereka seluas 20 meter untuk kebutuhan peningkatan jalan yang menjadi salah satu pintu masuk ke Mbay, Ibukota Kabupaten Nagekeo tersebut.
"Masyarakat yang telah memberikan lahannya seluas 20 m, merasa kecewa, karena Pemerintah telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tahun ini akan dilakukan pengerjaan jalan dan pelebaran jalan. Ternyata proyek itu tak kunjung datang," demikian Florentinus.
Menanggapi permintaan, harapan Bipati Elias dan Flore tinus, Andreas Hugo Parera mengatakan, untuk dana DAK memang seluruh daerah mendapatkan kebijakan yang sama namun porsinya saja berbeda-beda.
Andreas mengungkapkan, peraoalan tersebut bisa dibicarakan kembali dengan Kemenyerian Keuangan. "Terus melakukan komunikasi dengan Kementrian Keuangan. Kami akan memfasilitasi agar bisa sampai ke Kementrian Keuangan," kata Andreas.*
