Rumpon Ilegal Sebuah Ancaman

Penangkapan menggunakan rumpon cukup mengancam habitat laut, karena ikan yang berkumpul bukan hanya ikan yang menjadi sasaran penjaringan.

Rumpon Ilegal Sebuah Ancaman
POS KUPANG/NOVEMY LEO
RUMPON - Kapal Orca yang melakukan penertiban rumpon liar di peraiaran di NTT Juni 2016 lalu. 

RUMPON atau fish aggregating devices (FADs) adalah benda terapung, baik menetap atau bergerak bebas (hanyut), mengambang atau berada di dasar laut yang sengaja ditempatkan untuk menarik perhatian dan mengumpulkan kawanan ikan. Penempatan rumpon agar nelayan dan kapal ikan memancing atau menjaring kawanan ikan yang sudah berkumpul dan berada di sekitar rumpon.

Penangkapan menggunakan rumpon cukup mengancam habitat laut, karena ikan yang berkumpul bukan hanya ikan yang menjadi sasaran penjaringan. Jenis ikan yang bukan target seperti hiu, penyu, lumba-lumba yang dilindungi bisa terjaring. Ikan yang belum dewasa juga bisa terjaring. Dengan demikian pemerintah mewaspadai aksi penangkapan ikan menggunakan rumpon.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke NTT mewanti-wanti agar pemerintah mewaspadai aksi penangkapan ikan menggunakan rumpon. Hasil sweeping membuktikan, banyak rumpon di NTT ilegal. Untuk itu pemerintah perlu mengambil sikap tegas menindak oknum yang mencari untung dengan menebar rumpon ilegal tersebut.

Dalam 15 tahun terakhir di Indonesia, penempatan rumpon ilegal semakin marak. Keberadaan rumpon ilegal itu disebabkan penegakan dan kepatuhan terhadap aturan masih lemah. Pemanfaatan rumpon yang tidak terkendali juga menimbulkan berbagai masalah, termasuk konflik antar nelayan.

Semakin banyak rumpon ditebarkan di laut, semakin banyak ikan belum dewasa tertangkap. Pembiaran terhadap pemanfaatan rumpon yang lepas kendali ini akan memperparah penangkapan ikan berlebih (overfishing) dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Pemancingan ikan di sekitar rumpon sering dilakukan oleh nelayan pancing ulur (hand line) dan huhate (pole and line), sedangkan penjaringan dilakukan oleh kapal pukat cincin (purse seines). Berdasarkan cara penangkapannya, alat tangkap (fishing gear) pancing ulur dan huhate lebih selektif dibandingkan dengan pukat cincin (purse seine) yang berbasis jaring. Kombinasi purse seines dan FADs menimbulkan masalah serius

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2014 lalu, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap purse seines di atas 30GT mencapai 1602 kapal. Diperkirakan setiap kapal ikan memiliki dan menempatkan hingga 15 rumpon di perairan laut, baik legal maupun ilegal sehingga jumlah rumpon yang ditebar mencapai 24.030 unit. Angka estimasi tersebut hanya rumpon yang ditempatkan oleh kapal purse seines izin pusat, belum termasuk izin kapal purse seines di bawah 30GT yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, oleh kapal dengan alat tangkap lainnya, dan belum termasuk rumpon yang ditempatkan oleh perseorangan atau perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki kapal ikan.

Di NTT yang merupakan provinsi kepulauan, ancaman rumpon ilegal merupakan hal yang serius. Untuk itu pemerintah perlu menindak tegas oknum pelaku penggunaan rumpon ilegal. Untuk menegakkan aturan, pihak DKP dan aparat penegak hukum lainnya harus menghindari aksi 'main mata'. Jika terjadi praktek 'main mata' mustahil masalah rumpon ilegal dan ilegal fishing di NTT dapat di atasi. Dan, masalah ini menjadi ancaman serius.*

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved